Network
CilacapUpdate.com - Wacana mengenai relokasi ibu kota dan pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Timur telah menjadi perbincangan sejak lama.
Konsep pemekaran ini timbul sebagai respons terhadap pandangan bahwa Provinsi Jawa Timur telah tumbuh terlalu besar.
Dengan jumlah 38 kabupaten dan kota yang membentang luas hingga 48 juta kilometer persegi, serta populasi lebih dari 41 juta jiwa menurut data BPS tahun 2022, provinsi ini menghadapi beragam tantangan ekonomi dan sosial akibat ketidakmerataan distribusi penduduk.
Usulan pemekaran wilayah Provinsi Jawa Timur telah muncul sebelumnya, bahkan Bupati Jember telah mengusulkannya pada tahun 2012.
Dalam pandangan MZA Djalal, ada enam daerah yang patut dipertimbangkan untuk melepaskan diri dari Provinsi Jawa Timur dalam rangka pemekaran.
Baca Juga: Bandara Internasional di Kediri: Megahnya Infrastruktur Baru Jawa Timur dengan Dana Rp13 Triliun
Daerah-daerah ini terletak di wilayah tapal kuda, dan usulan menarik muncul: mengangkat Banyuwangi sebagai calon ibu kota provinsi baru.
Pada tahun 2012, MZA Djalal berbicara tentang wacana ini saat sidang paripurna untuk pengesahan empat peraturan daerah di Gedung DPRD Jember.
Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan, "Kita harus berani. Kita bisa membentuk Provinsi Jawa Timur di bagian timur."
Dalam proposalnya, ada tiga nama yang diusulkan untuk provinsi baru ini: Provinsi Tawang Alun, Provinsi Blambangan, dan Provinsi Pendalungan.
Namun, yang menarik perhatian adalah Banyuwangi, wilayah terbesar di Provinsi Jawa Timur dengan luas mencapai 3.592,90 kilometer persegi.
Rencananya, provinsi baru hasil pemekaran ini akan terdiri dari enam daerah, termasuk Banyuwangi, Probolinggo, Jember, Lumajang, Situbondo, dan Bondowoso.
Pendekatan pemekaran ini tidak lepas dari pelajaran yang bisa diambil dari pembentukan Provinsi Banten dari wilayah Jawa Barat.
Menurut Djalal, perubahan ini memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial di kedua daerah tersebut.
Meskipun wacana pemekaran ini telah ada sejak lama, langkah konkret belum ditempuh untuk mewujudkannya di Provinsi Jawa Timur.
Penting untuk diingat bahwa pembentukan provinsi baru bukanlah langkah yang bisa diambil begitu saja.
Dibutuhkan penelitian mendalam dan kajian yang matang untuk memastikan bahwa pemekaran daerah akan memberikan dampak positif yang diharapkan.
Pemekaran wilayah dan relokasi ibu kota adalah isu yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang cermat.
Keputusan seperti ini tidak hanya berdampak pada aspek geografis dan administratif, tetapi juga memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan politik yang harus dipertimbangkan dengan matang.
Meskipun belum ada kepastian mengenai langkah selanjutnya, usulan menarik untuk menjadikan Banyuwangi sebagai ibu kota provinsi baru tetap menjadi pembahasan menarik dalam perjalanan Provinsi Jawa Timur.***
