Network
CilacapUpdate.com - Isu pemekaran wilayah di Indonesia telah menjadi topik yang menarik perhatian selama beberapa waktu.
Provinsi Sumatera Utara, dengan sejarah panjangnya dan kekayaan geografis yang mengagumkan, telah menjadi sorotan dalam konteks ini.
Dalam sebuah wacana menarik, muncul gagasan untuk membentuk provinsi baru yang akan terpisah dari Sumatera Utara, yakni Provinsi Sumatera Tenggara.
Gagasan ini mempertimbangkan beberapa faktor penting, termasuk keterpencilan wilayah dan perluasan administratif yang lebih efektif.
Baca Juga: Belanja Cerdas di Padangsidimpuan Sumatera Utara: Dua Destinasi Pusat Diskon yang Sayang Dilewatkan
Dalam konteks ini, Provinsi Sumatera Utara memainkan peran sentral. Terbentang luas dengan 25 kabupaten dan 8 kota, provinsi ini memiliki wilayah seluas 71.680 km persegi.
Sejarahnya melacak jejak zaman pemerintahan Belanda, ketika provinsi ini dikenal sebagai Gouvernement van Sumatra.
Kota Medan, ibu kota Sumatera Utara, juga telah lama berperan sebagai pusat administratif di masa kolonial tersebut.
Salah satu aspek menarik dari isu ini adalah respon Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.
Dalam pandangannya, pembentukan provinsi baru adalah langkah yang bisa diterima jika mematuhi regulasi yang berlaku.
Menariknya, Edy menegaskan bahwa keputusan ini merupakan wewenang pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi.
Dengan demikian, upaya untuk membentuk Provinsi Sumatera Tenggara memiliki kaitan langsung dengan dinamika administratif yang lebih luas.
Provinsi Sumatera Tenggara, yang diusulkan sebagai hasil pemekaran, akan mencakup wilayah Tabagsel, yaitu Tapanuli bagian selatan.
Wilayah ini melibatkan Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan Kota Padang Sidempuan.
Menariknya, ibu kota yang diwacanakan untuk Provinsi Sumatera Tenggara adalah Kota Padang Sidempuan.
Langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa wilayah Tabagsel memiliki akar sejarah sebagai bekas Keresidenan Pemerintahan Hindia Belanda yang belum menjadi provinsi mandiri.
Provinsi Sumatera Utara, sebelum terbentuk seperti sekarang, merupakan hasil penggabungan tiga Keresidenan administratif: Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.
Pada tahun 1949, Aceh menjadi provinsi tersendiri dan Sumatera Timur berganti nama menjadi Sumatera Utara, dengan Tapanuli menjadi bagian integral darinya.
Faktor sejarah ini juga menjadi pertimbangan dalam merumuskan gagasan pemekaran menjadi Provinsi Sumatera Tenggara.
Pentingnya alasan keterpencilan wilayah Tabagsel dari ibu kota Medan menjadi titik penting dalam wacana ini.
Upaya untuk mempersingkat kendali pemerintahan daerah telah mendorong langkah pemekaran wilayah.
Selanjutnya, perluasan administratif ini memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal.
Provinsi Sumatera Tenggara, yang diusulkan sebagai entitas baru, diperkirakan memiliki luas wilayah sekitar 20.089,92 km persegi dan populasi sekitar 1.536.691 jiwa.
Namun, penting untuk diingat bahwa wacana ini masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan resmi dari pemerintah.
Proses pemekaran wilayah dan pembentukan provinsi baru tentu melibatkan langkah-langkah kompleks yang harus dijalani.
Secara keseluruhan, rencana pemekaran wilayah yang mengarah pada pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara menawarkan gambaran menarik tentang dinamika administratif dan sejarah di Indonesia.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterpencilan wilayah, efisiensi pemerintahan, dan jejak sejarah, langkah ini mengajukan pertanyaan menarik tentang evolusi tata kelola negara.
Meski masih dalam tahap perencanaan, wacana ini dapat menjadi tonggak penting dalam perjalanan administratif Sumatera Utara.***
