Network
Usulan untuk pengerukan kolam telah diajukan namun belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari instansi terkait. Kemudian, Dermaga PPSC juga menghadapi masalah overload karena bertambahnya jumlah kapal yang masuk.
Tidak hanya itu, nelayan juga menghadapi kendala dalam hal pasokan BBM yang kurang memadai karena jumlah kapal dari luar Cilacap yang semakin banyak.
Permintaan untuk pengkajian ulang terkait tarif tambat labuh juga diajukan karena dianggap memberatkan para pengusaha kapal.
Baca Juga: Wow! 6 Tempat Belanja Murah di Cilacap Ini Paling Banyak Dikunjungi, Yuk Intip Mana Saja!
Selanjutnya, keluhan muncul terkait perijinan operasi kapal yang ditarik pusat, menyebabkan ketidaksempurnaan proses migrasi ijin dari daerah ke pusat.
Nelayan juga meminta adanya penyederhanaan proses perijinan yang terdiri dari beberapa item surat ijin.
Dalam kesempatan tersebut, nelayan juga menolak pemasangan alat pengawasan ilegal fishing atau VMS (vessel monitoring system) yang dianggap membatasi wilayah jangkauan operasi kapal kecil.
Ketua DPC HNSI Cilacap, Sarjo, menyampaikan harapannya terkait percepatan pembangunan kolam labuh kapal baru di PPSC untuk mengatasi masalah konflik nelayan dan pengerukan pelabuhan akibat sedimentasi.
Dalam responsnya, Ali Mochtar Ngabalin menjamin bahwa semua keluhan dan aspirasi nelayan akan ditindaklanjuti ke lembaga dan kementerian terkait, dan Presiden Joko Widodo akan memerintahkan langkah-langkah selanjutnya melalui Kepala Staf Presiden.
