CilacapUpdate.com - Pj Bupati Cilacap menyalurkan santunan Jaminan Kematian senilai Rp 42 juta kepada dua ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap.
Penyerahan santunan diberikan langsung oleh Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilacap, Sofia Nur Hidayati, kepada ahli waris, pada kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se Kabupaten Cilacap, di Pendopo Wijayakusuma Cilacap, Senin 25 Maret 2024.
Santunan tersebut diterima langsung oleh keluarga almarhum Marsan, seorang perangkat lembaga desa RT, Desa Glempang Pasir, Kecamatan Adipala yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Dan keluarga almarhum Wahyu Fatkhul H, seorang perangkat lembaga desa BPD Karang Tengah, Kecamatan Sampang yang juga terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilacap, Sofia Nur Hidayati, menyampaikan bahwa pemberian santunan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi ahli waris dalam menghadapi situasi sulit pasca kehilangan almarhum sebagai tulang punggung keluarga.
Keberlanjutan program ini juga menunjukkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan finansial kepada peserta dan keluarganya.
Baca Juga: Mengintip Kiprah 58 Tahun Pikiran Rakyat: Teguh Berdiri Kedepankan Jurnalisme Berkualitas
"Semoga bantuan ini dapat memberikan dukungan yang cukup bagi ahli waris dan membantu memenuhi kebutuhan mereka dalam menghadapi masa-masa sulit," kata Sofia.
BPJS Ketenagakerjaan tetap berupaya menjadi mitra terpercaya dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, tidak hanya selama masa hidup peserta tetapi juga setelah kepergian mereka.
Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan atas komitmennya pada perlindungan finansial kepada peserta dan keluarga pekerja, termasuk perangkat desa, hingga RT.
Oleh karena itu, pihaknya berharap, ke depannya, seluruh perangkat desa, dari Kepala Desa, perangkat, BPD, RT/RW bisa mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
"Mudah-mudahan ke depan, Kepala Desa, Perangkat Desa dan juga BPD bisa mengikuti BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.***