Network
CilacapUpdate.com - Program KSP Mendengar dari Kantor Staf Presiden (KSP) pada Selasa, 25 Juli 2023 telah memperlihatkan komitmennya dalam menjaring aspirasi masyarakat, termasuk pelaku usaha perikanan dan UMKM di wilayah Cilacap.
Dalam upaya untuk mendengarkan secara langsung keluhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, program ini bertujuan untuk membantu mempercepat pemenuhan program strategis nasional.
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah efek sedimentasi bagi nelayan di wilayah tersebut.
Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, menjelaskan bahwa pihaknya beserta tim telah mendatangi Cilacap dengan maksud untuk mendengarkan dan merekam berbagai permasalahan, termasuk yang terkait dengan sektor perikanan, kelautan, dan UMKM.
Aspirasi yang dihimpun tersebut kemudian akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dengan langkah-langkah prioritas untuk dieksekusi oleh kementerian dan lembaga terkait.
"Catatannya berlapis-lapis dan rekamannya juga berlapis karena timnya langsung pulang untuk melakukan eksekusi. Tim yang datang lengkap karena laporannya akan sampai ke tangan Presiden", Ungkapnya.
Dalam acara KSP Mendengar, sejumlah keluhan dari nelayan Cilacap pun terungkap. Pertama, terkait kondisi kolam Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) yang semakin dangkal.
Usulan untuk pengerukan kolam telah diajukan namun belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari instansi terkait. Kemudian, Dermaga PPSC juga menghadapi masalah overload karena bertambahnya jumlah kapal yang masuk.
Tidak hanya itu, nelayan juga menghadapi kendala dalam hal pasokan BBM yang kurang memadai karena jumlah kapal dari luar Cilacap yang semakin banyak.
Permintaan untuk pengkajian ulang terkait tarif tambat labuh juga diajukan karena dianggap memberatkan para pengusaha kapal.
Baca Juga: Wow! 6 Tempat Belanja Murah di Cilacap Ini Paling Banyak Dikunjungi, Yuk Intip Mana Saja!
Selanjutnya, keluhan muncul terkait perijinan operasi kapal yang ditarik pusat, menyebabkan ketidaksempurnaan proses migrasi ijin dari daerah ke pusat.
Nelayan juga meminta adanya penyederhanaan proses perijinan yang terdiri dari beberapa item surat ijin.
Dalam kesempatan tersebut, nelayan juga menolak pemasangan alat pengawasan ilegal fishing atau VMS (vessel monitoring system) yang dianggap membatasi wilayah jangkauan operasi kapal kecil.
Ketua DPC HNSI Cilacap, Sarjo, menyampaikan harapannya terkait percepatan pembangunan kolam labuh kapal baru di PPSC untuk mengatasi masalah konflik nelayan dan pengerukan pelabuhan akibat sedimentasi.
Dalam responsnya, Ali Mochtar Ngabalin menjamin bahwa semua keluhan dan aspirasi nelayan akan ditindaklanjuti ke lembaga dan kementerian terkait, dan Presiden Joko Widodo akan memerintahkan langkah-langkah selanjutnya melalui Kepala Staf Presiden.
"Nanti akan disampaikan ke kementerian atau lembaga terkait, dan hanya Presiden Joko Widodo yang berhak memerintahkannya. Kepala Staf akan mengawasi seluruh proses tersebut," jelasnya.
Program KSP Mendengar yang dipimpin oleh Deputi IV KSP, Juri Ardiantoro, merupakan wujud dari kesungguhan pemerintah dalam mendekatkan Istana kepada masyarakat untuk mendengarkan serta menyelesaikan berbagai aspirasi dan pengaduan yang muncul.
Dengan adanya program ini, diharapkan permasalahan yang dihadapi oleh nelayan Cilacap dan masyarakat setempat dapat segera mendapatkan solusi yang tepat untuk memajukan sektor perikanan, kelautan, dan UMKM dalam mendukung program strategis nasional.
Oleh karena itu, dia meminta segera membentuk sebuah grup WhatsApp (WA) bersama perwakilan nelayan.
Baca Juga: Rutin Berbagi, Imigrasi Cilacap Bakti Sosial di Pondok Pesantren Al Fatah Jayanihim
"Grup ini dibentuk untuk mengawasi sejauh mana langkah-langkah yang diambil, agar tidak sekadar datang dan pergi tanpa jejak," tutupnya.***
