Network
Tanah desa dapat dikelola sendiri atau disewakan kepada pihak lain. Di Pulau Jawa, tanah desa kerap disebut sebagai tanah bengkok. Setiap desa memiliki luas tanah desa yang berbeda-beda. Namun, semakin besar wilayah desa, semakin besar pula luas tanah bengkok yang dimiliki.
Pendapatan kepala desa dari pengelolaan tanah desa diatur dengan peraturan bupati atau wali kota. Pendapatan tersebut dapat berasal dari pendapatan sewa tanah atau dari pengelolaan tanah bengkok sendiri.
Di dalam Pasal 100 ayat (2), disebutkan bahwa penghasilan belanja desa tidak termasuk pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
Pengelolaan tanah desa dan pembagian hasilnya untuk gaji kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Cilacap juga diatur dalam peraturan tersebut. Ketika masa jabatan kepala desa berakhir, tanah harus dikembalikan pengelolaannya ke pemerintah desa untuk kemudian dimanfaatkan oleh kepala desa terpilih selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanah kas desa bukanlah milik perorangan, melainkan milik pemerintah desa.
Belanja desa sendiri mengatur penggunaan anggaran belanja desa dalam ABPDesa. Paling sedikit 70% anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk belanja operasional pemerintahan desa di Kabupaten Cilacap.
Dana tersebut juga digunakan untuk memberikan insentif kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW), pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Sisanya, paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya di Kabupaten Cilacap, serta tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.***
