CilacapUpdate.com - Pemerintah berjuang keras untuk menyelesaikan proyek bendungan terakhir di Jawa Timur, yang seharusnya selesai pada tahun 2024.
Proyek ini menjadi perhatian utama setelah Presiden Jokowi mengumumkan rencananya untuk mengakhiri masa jabatannya pada tahun yang sama, sehingga menuntut penyelesaian sejumlah proyek penting sebelum masa jabatannya berakhir.
Namun, terdapat berbagai kendala yang menghambat proyek bendungan ini. Meskipun diharapkan selesai tepat waktu, tampaknya proyek ini mengalami keterlambatan yang signifikan.
Selama periode 2015 hingga 2024, Presiden Jokowi menargetkan ada delapan bendungan di Jawa Timur yang bisa diresmikan, dan hingga saat ini, sudah ada tujuh bendungan yang berhasil diresmikan, meninggalkan satu proyek terakhir.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,6 triliun untuk memastikan proyek bendungan ini bisa direalisasikan.
Bahkan, sekitar 100 rumah warga telah dibongkar karena tanah mereka digunakan untuk pembangunan struktur bendungan ini. Ini adalah tindakan drastis yang diambil pemerintah untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana.
Melansir dari laman pu.go.id, bendungan terakhir di Jawa Timur ini diperkirakan akan menenggelamkan dua desa.
Dengan luas lahan secara keseluruhan mencapai 222,12 hektar dan luas genangannya mencapai 73,45 hektar. Luas genangan yang mencapai puluhan hektar ini akan mampu menampung hingga 8,68 juta meter kubik air.
Ketika proyek bendungan ini sudah resmi beroperasi, diperkirakan akan mengurangi risiko banjir hingga 78,44 persen. Selain itu, masyarakat di sekitar proyek juga akan merasakan manfaat lain, seperti terpenuhinya kebutuhan akan air baku sebesar 153 liter per detik.
Proyek dengan anggaran sekitar Rp1,6 triliun ini sedang dikerjakan dalam dua tahap oleh dua kontraktor berbeda. Tahap pertama melibatkan pengerjaan persiapan, pembangunan bendungan utama, dan akses ke bendungan, dan ini sedang digarap oleh PT Abipraya dan PT SACNA.
Sementara tahap kedua melibatkan persiapan, pembangunan bangunan pengelak, hidromekanikal, bangunan pengambil air, hingga fasilitas penunjang, dan ini dikerjakan oleh PT PP dan PT Jatiwangi.
Namun, disayangkan proyek ini harus menghadapi keterlambatan yang signifikan dibandingkan dengan target awal yang telah ditetapkan.
Salah satu masalah utama adalah pembebasan lahan yang belum selesai karena masih banyak warga yang enggan menjual lahan mereka kepada pemerintah.
Dari luas lahan sekitar 222,12 hektar yang diperlukan, pemerintah baru berhasil menyelesaikan sekitar 100,70 hektar. Targetnya adalah 1.490 bidang tanah yang harus diselesaikan demi menyelesaikan proyek bendungan terakhir di Jawa Timur ini.
Sebanyak 33 persen tanah milik masyarakat masih belum dibebaskan, dengan luas mencapai 156,46 hektar. Masalah pembebasan lahan ini menjadi salah satu hambatan utama yang menyebabkan proyek ini terlambat.
Ketika menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu bekerja keras untuk memastikan pembebasan lahan berjalan lancar.
Pemerintah perlu melakukan upaya persuasif dan memberikan kompensasi yang adil kepada warga yang terdampak. Dengan begitu, proyek bendungan ini bisa segera diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Selain pembebasan lahan, proyek ini juga menghadapi berbagai kendala lain, seperti masalah teknis dan cuaca yang tidak selalu bersahabat.
Baca Juga: Mendaftar dan Menghasilkan Uang di Facebook Profesional 2024: Buruan Raih Keuntungan dari Konten!
Namun, dengan upaya keras dan koordinasi yang baik antara pihak terkait, diharapkan proyek ini bisa diselesaikan dengan sukses.
Proyek bendungan terakhir di Jawa Timur ini memiliki dampak yang sangat penting bagi masyarakat sekitarnya.
Selain mengurangi risiko banjir yang selama ini menjadi ancaman, proyek ini juga akan memenuhi kebutuhan akan air baku masyarakat dengan kapasitas yang cukup besar. Dengan kata lain, proyek ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi banyak orang di wilayah tersebut.
Namun, keterlambatan dalam penyelesaian proyek ini juga menimbulkan kekhawatiran. Jika proyek ini terlambat, maka manfaat yang seharusnya segera dinikmati oleh masyarakat akan tertunda.
Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengatasi semua kendala yang ada dan memastikan proyek ini selesai tepat waktu.
Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait proyek ini, termasuk kontraktor, badan pembebasan lahan, dan warga yang terdampak.
Komunikasi yang baik dan kerjasama yang efektif antara semua pihak akan sangat membantu dalam mengatasi kendala-kendala yang ada.
Kedua, pemerintah perlu memberikan kompensasi yang adil kepada warga yang harus melepaskan lahan mereka. Dengan memberikan kompensasi yang sesuai, warga akan lebih termotivasi untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam proses pembebasan lahan.
Ketiga, pemerintah perlu mempercepat proses pembebasan lahan yang masih tertunda. Hal ini bisa dilakukan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada.***