CilacapUpdate.com - Ganjar Pranowo, Calon Presiden dari PDIP, Membahas TKA Cina di Indonesia: Apa Dampaknya bagi Pekerja Lokal? Banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina di Indonesia menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu terakhir. Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDIP, ikut angkat bicara mengenai isu ini.
Ia mengakui bahwa banyak warga Indonesia yang mendesak pemerintah untuk memulangkan TKA asal Cina tersebut.
Dalam sebuah kuliah kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia pada Senin, 18 September 2023, Ganjar menjelaskan bahwa pengalaman di Jawa Tengah memberikan gambaran yang menarik terkait masalah ini.
Dalam pertemuan tersebut, Ganjar Pranowo menanyakan kepada masyarakat.
"Jika kita memulangkan TKA Cina, apakah pekerja Indonesia siap menggantikan posisi mereka?"
Baca Juga: Lazismu Cilacap Bagikan Ribuan Kaleng Daging 'Rendangmu' Demi Tekan Stunting di Jeruklegi
Pertanyaan ini menjadi sorotan penting dalam diskusi mengenai masalah TKA Cina di Indonesia. Ganjar menegaskan bahwa sebelum mengusir TKA asal Cina, kita harus memastikan bahwa tenaga kerja lokal memiliki keterampilan dan kemampuan yang cukup untuk mengisi posisi yang ditinggalkan.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang berencana memberdayakan 852 TKA Cina untuk mengoperasikan dan merawat Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa, menjelaskan bahwa ini merupakan bagian dari kerja sama dengan Konsorsium PT KAI dan Cina Railway.
Mereka akan mengoperasikan KCJB selama setahun, dan untuk mengantisipasi peralihan kemampuan, KCIC juga telah menyiapkan 1.096 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja bersama TKA Cina.
Namun, perlu dicatat bahwa isu TKA Cina bukanlah hal baru di Indonesia. Pada 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Tujuan dari Perpres ini adalah mendukung perekonomian nasional dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Meskipun demikian, keberadaan Perpres ini menuai kritik dari berbagai pihak.
Banyak kalangan masyarakat menganggap bahwa Perpres TKA memberikan kelonggaran yang berlebihan bagi para pekerja asing, khususnya TKA Cina, untuk merebut pasar kerja lokal.
Kritik ini muncul karena adanya pandangan bahwa TKA asing bisa menggeser pekerja lokal dan mendapatkan pekerjaan dengan upah lebih rendah, sehingga berpotensi mengurangi lapangan kerja yang tersedia bagi warga Indonesia.
Ganjar Pranowo mencoba untuk membuka dialog yang lebih komprehensif mengenai isu ini. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang terlalu tegas dalam memulangkan TKA Cina tanpa persiapan yang matang dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia.
Saat ini, isu TKA Cina adalah tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan yang bijak dan terencana.
Bagaimanapun, solusi yang tepat harus memperhitungkan kepentingan semua pihak dan mengedepankan kesejahteraan dan kemajuan Indonesia dalam jangka panjang.***