Kantor Imigrasi Cilacap Raih Peringkat IKPA Terbaik di Kanwil Kemenkumham Jateng

- 21 Maret 2024, 21:28 WIB
Kakanwil Jawa Tengah menyampaikan data pendapatan dan belanja negara serta arah kebijakan APBN 2024. Kantor Imigrasi Cilacap Sabet Penghargaan IKPA Terbaik di Kanwil Kemenkumham Jateng
Kakanwil Jawa Tengah menyampaikan data pendapatan dan belanja negara serta arah kebijakan APBN 2024. Kantor Imigrasi Cilacap Sabet Penghargaan IKPA Terbaik di Kanwil Kemenkumham Jateng /Dok

CilacapUpdate.com - Kantor Imigrasi (Kanim) Cilacap meraih penghargaan sebagai IKPA (Indeks Kinerja Pengelolaan Anggaran) terbaik dalam evaluasi anggaran triwulan satu di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Penandatanganan komitmen bersama juga dilakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.

Pada upacara penandatanganan komitmen tersebut, Kepala UPT Se Jawa Tengah, bersama dengan Kepala Kanim Cilacap, Mohamad Taufik Sulaeman, menyampaikan hasil evaluasi dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja.

Lapas Kelas II Besi Nusakambangan dinobatkan sebagai satuan kerja terbaik dalam perencanaan belanja bulanan.

Taufik mengungkapkan bahwa Kantor Imigrasi Cilacap berhasil meraih IKPA terbaik dengan realisasi sebesar 22,51%, meskipun target sebelumnya adalah 26,89%. Meskipun demikian, Taufik optimis bahwa target 100% dapat tercapai di masa mendatang.

Baca Juga: Satu Minggu Tak Ditemukan, Pencarian 10 ABK Kilat Maju Jaya 7 yang Hilang di Samudra Hindia Dihentikan

Arahan dari Kadivmin disampaikan untuk meningkatkan serapan IKPA terbaik. Selain itu, konsistensi dalam merencanakan kegiatan, pengisian format Renja, dan penyelesaian temuan dari Itjen dan BPK juga menjadi fokus dalam meningkatkan kualitas anggaran.

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Jawa Tengah juga menyampaikan data pendapatan dan belanja negara serta arah kebijakan APBN 2024. Tema kebijakan adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah-langkah strategis dalam pemanfaatan APBN antara lain meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memastikan akurasi data penerima bantuan sosial.

Pengukuran kinerja pelaksana anggaran juga ditekankan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian output.***

Editor: Muhammad Nasrulloh


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x