CilacapUpdate.com - Berita mengenai rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda di Banten yang akan menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera dengan panjang mencapai 20 kilometer telah mengguncang banyak kalangan.
Namun, mimpi megah ini harus diakhiri oleh keputusan tegas Presiden Joko Widodo, yang menganggap proyek tersebut lebih membawa dampak negatif daripada positif bagi Indonesia.
Ide pembangunan Jembatan Selat Sunda sebenarnya telah beredar sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008.
Pada masa itu, pemerintah sudah melaksanakan studi kelayakan dan kajian mendalam terkait proyek ambisius ini.
Dilansir oleh CilacapUpdate.com dari laman resmi pu.go.id, jembatan ini diharapkan memiliki lebar 60 meter dan panjang 20 kilometer, menghubungkan Banten sebagai lokasi pemberangkatannya.
Proyek megah ini mengusung visi 2x3 jalur lalu lintas dan 2x1 jalur darurat sebagai upaya untuk evakuasi dalam situasi darurat.
Yang lebih menarik lagi, jembatan ini akan diperkaya dengan lintasan ganda (double track) yang memiliki jalur khusus untuk kereta api, pipa gas, pipa minyak, serta kabel fiber dan listrik.
Namun, tantangan yang harus dihadapi tidaklah sedikit. Tinggi jembatan yang diperkirakan mencapai 200 meter dari permukaan air laut, serta melewati palung laut setinggi 150 meter, mengharuskan perhitungan yang matang dalam perencanaan teknis.
Baca Juga: Rekomendasi Hotel di Pandeglang Banten: 5 Penginapan Super Murah Harga Cuma Rp100 Ribuan!
Selain itu, harus dihindari penempatan jalur terlalu dekat dengan Gunung Krakatau yang memiliki potensi erupsi.
Pada awalnya, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 2009 sebagai langkah awal persiapan pembangunan.
Sayangnya, peraturan ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas proyek skala besar ini.
Dua skema pengusahaan dipertimbangkan untuk mewujudkan proyek Jembatan Selat Sunda ini.
Baca Juga: Tabel KUR BRI 2023 Banten: Berikut Syarat Pengajuan, Cicilan, Limit Pinjaman dan Jadwal Buka Terbaru
Pertama, skema "Beauty Contest" melibatkan BUMN atau BUMD bekerjasama dengan Mitra Strategis melalui mekanisme bisnis ke bisnis.
Kedua, skema "Modified Unsolicited" melibatkan Pemerintah Provinsi Lampung dan Banten dalam menyusun studi kelayakan (FS) serta desain dasar.
Namun, seiring berjalannya waktu, proyek ini menghadapi tantangan berat. Anggaran yang diperlukan ternyata meningkat pesat dari perkiraan semula.
Awalnya diestimasikan mencapai Rp100 triliun, namun Bappenas kemudian memperkirakan biayanya mencapai Rp225 triliun.
Pada tahun berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa bahkan memperkirakan anggaran mencapai Rp200 triliun. Melihat angka yang terus membengkak, proyek ini semakin sulit untuk direalisasikan.
Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, proyek ini akhirnya berakhir. Presiden Jokowi berpendapat bahwa pembangunan jembatan ini akan menghapus semangat kemaritiman yang kuat di Indonesia.
Dampak negatif yang dapat muncul dianggap lebih besar daripada potensi dampak positif yang mungkin diberikan kepada masyarakat.
Dengan penutupan resmi proyek Jembatan Selat Sunda ini, harapan akan pintu gerbang baru menghubungkan dua pulau terbesar di Indonesia harus diakhiri.
Meskipun mimpi megah ini tidak menjadi kenyataan, keputusan ini diambil dengan pertimbangan mendalam terhadap keseimbangan ekonomi, lingkungan, dan kepentingan nasional.***