Network
Pada kesempatan tersebut, Eberta Kawima sebelumnya telah menjelaskan uji publik sebagai bagian dari kerja KPU dalam menyusun peraturan KPU (PKPU).
Baca Juga: SEMBAKO CILACAP! Bansos Sembako 2023 di Cilacap Cair Maret, Dapat Rp2 Jutaan Gunakan e-KTP/KIS, Cek?
Setelah mendapat masukan, KPU selanjutnya akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR dan pemerintah dan dilanjutkan dengan harmonisasi dengan Kemenkumham.
"Baru setelah itu kita bisa mengundangkan peraturan perundang-undangan tersebut," jelas Wima.
Pada sesi pemaparan Uji Publik tersebut, Idham Holik menyampaikan kembali poin-poin putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022.
Tidak hanya itu, dia juga disampaikan beberapa contoh penyusunan dan penataan dapil disejumlah provinsi baik untuk pemilu legislatif DPR maupun untuk DPRD provinsi.
Hadir sebagai undangan peserta uji publik, perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024, Bawaslu, DKPP, perwakilan Kementerian terkait serta Badan Informasi Geospasial.
Turut mengikuti kegiatan secara luring Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, pejabat di lingkungan KPU.
Baca Juga: Dekatkan Pelayanan ke Masyarakat, Imigrasi Cilacap Buka Layanan Paspor di MPP Kebumen
Pertanyaan kemudian muncul di publik di antaranya masyarakat Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang masih belum mengetahui apakah jumlah kursi DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI berubah pada Pemilu 2024 mendatang?
