Network
Silmy optimis bahwa Perpres tersebut akan diterbitkan sehingga tunjangan khusus
dapat segera diberikan kepada para petugas imigrasi yang bertugas dalam operasi
pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.
Penambahan tunjangan tersebut juga dapat menjadi stimulus perputaran ekonomi di
pulau-pulau kecil terluar dan/atau kawasan perbatasan. Hal ini karena para petugas
imigrasi akan memiliki daya beli yang lebih tinggi dan dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi di daerah tersebut.
Di samping tunjangan khusus, Dirjen Imigrasi juga merencanakan pembangunan
fasilitas sarana dan prasarana yang lebih memadai bagi seluruh kantor imigrasi dan
mitra kerja lainnya.
“Jadi kami sudah membuat Pokja perbatasan yang nantinya akan membuat rencana,
kemudian dilanjutkan dengan anggaran dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan
implementasi rencana tersebut,” jelas Silmy.
Dia menegaskan, melengkapi sarana dan prasarana imigrasi lintas negara jalur darat
sama pentingnya dengan jalur udara dan laut. Tidak ketinggalan pentingnya sinergisitas
antara Direktorat Jenderal dengan stakeholders terkait, baik dalam konteks
permasalahan pembukaan lahan hingga hak prioritas.
“Jangan sampai tugas dan fungsi petugas imigrasi menjadi terhambat karena masalah
sarana prasarana,” pungkasnya.***
