Terkadang, fasilitas mewah tidak selalu berarti efisiensi. Keefektifan birokrasi lebih banyak bergantung pada sistem, kebijakan, dan kualitas pelayanan daripada pada gedung fisiknya.
Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana dana sebesar Rp92 miliar ini dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Apakah pembangunan kantor bupati ini memberikan peluang pekerjaan atau kontribusi ekonomi lokal yang signifikan? Jika tidak, maka investasi sebesar ini mungkin bisa dipertanyakan lebih lanjut.
Terakhir, penting untuk menilai transparansi dalam penggunaan dana publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang pajak mereka digunakan, dan pemerintah harus dapat memberikan akuntabilitas atas pengeluaran sebesar ini.
Sebuah evaluasi yang cermat tentang penggunaan dana ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan pembangunan lebih berfokus pada kepentingan masyarakat.
Dalam konklusi, kantor bupati megah dengan helipad senilai Rp92 miliar di Jawa Timur ini memang menarik perhatian sebagai sebuah prestasi arsitektur.
Namun, penting untuk menjalani evaluasi menyeluruh terhadap manfaat yang diberikan oleh bangunan ini kepada masyarakat dan bagaimana penggunaan dana sebesar itu dapat lebih efektif.***