Network
CilacapUpdate.com - Pembangunan infrastruktur selalu menghadirkan tantangan yang kompleks, terutama ketika lahan yang dipilih menjadi konflik.
Salah satu contohnya adalah Bandara Kualanamu di Sumatera Utara, yang dengan anggaran yang mencapai Rp5,8 triliun, berubah dari lahan kontroversial menjadi bandara tercanggih kedua se-Indonesia.
Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi perjalanan panjang transformasi Bandara Kualanamu, serta menyoroti kontroversi yang menyertainya.
Transformasi Lahan Konflik Menjadi Bandara Tercanggih:
Siapa yang akan menyangka bahwa bandara tercanggih di Indonesia akan muncul di Sumatera Utara?
Bandara Kualanamu, yang hanya berjarak 39 km dari Medan, bukan hanya menawarkan fasilitas modern dan akses yang mudah, tetapi juga memiliki fitur-fitur canggih yang membuatnya unik di Indonesia.
Diresmikan pada 27 Maret 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bandara ini adalah hasil penggantian dari Bandara Polonia yang sudah berusia 85 tahun.
Desainnya yang modern dengan sentuhan artistik pada atapnya, terintegrasi dengan jalan tol utama, dan menjadi bandara pertama di Indonesia yang terhubung dengan kereta api, menjadikannya perwujudan kesejahteraan infrastruktur.
Teknologi Terdepan:
Salah satu aspek paling menarik dari Bandara Kualanamu adalah penggunaan teknologi mutakhir dalam operasionalnya.
Angkasa Pura 2 sebagai pengelola telah menerapkan teknologi Integrated Baggage Handling System (IBHSS) yang menghilangkan kebutuhan untuk memeriksa bagasi melalui sinar-X sebelum proses check-in.
Meskipun begitu, sistem ini menawarkan tingkat keamanan yang sangat tinggi, memberikan keseimbangan penting antara efisiensi dan keamanan.
Kontroversi Lahan:
Namun, di balik kecanggihan Bandara Kualanamu, ada cerita yang lebih kompleks dan kontroversial.
Lahan seluas 1.650 hektar yang digunakan untuk membangun bandara ini ternyata berasal dari konflik tanah yang panjang. Pembangunan ini memicu protes dari warga setempat yang menolak penggusuran.
Pada tahun 2006, 70 keluarga bahkan bersiap-siap dengan bambu runcing sebagai bentuk perlawanan.
Konflik ini muncul karena penduduk menolak tawaran ganti rugi dari pemerintah, yang dianggap tidak cukup untuk mengganti lahan dan tempat tinggal mereka.
Perjuangan dan Relokasi:
Sebagian besar penduduk di area tersebut adalah buruh PTPN II yang telah menetap di sana sejak zaman Belanda.
Mereka menuntut relokasi yang layak dan pemberian lahan seluas 47 hektar untuk permukiman dan pertanian sebagai kompensasi atas lahan yang diambil.
Meskipun pemerintah menawarkan ganti rugi sebesar Rp2,3 juta untuk karyawan aktif, Rp4,2 juta untuk pensiunan, dan Rp250 ribu untuk buruh harian, konflik ini terus berlanjut.
Baca Juga: Torehkan Keberhasilan: 3 Daerah Ini Catatkan Rekor Sebagai Sumber Karet Terbesar di Sumatera Utara
Warga menginginkan keadilan dan kompensasi yang sebanding dengan apa yang mereka korbankan.
Kesimpulan:
Bandara Kualanamu adalah contoh bagaimana lahan konflik dapat berubah menjadi keajaiban infrastruktur yang modern.
Meskipun menghadapi tantangan dan protes, pembangunan ini membawa inovasi dan kemudahan dalam dunia penerbangan Indonesia.
Namun, cerita konflik juga mengingatkan kita akan pentingnya mempertimbangkan keadilan dalam pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Mengungkap Misteri Ikan Jurung di Danau Siais Sumatera Utara: Legenda dan Keberlimpahan Menakjubkan
Bandara Kualanamu mengajarkan kita bahwa di balik kemajuan teknologi, ada kisah manusia yang patut dihormati dan diperhatikan.***
