Network
CilacapUpdate.com – Pemerintah Kabupaten Cilacap 'bagi–bagi' uang kepada sembilan Partai Politik (Parpol), terutama yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2019.
Uang yang dimaksud merupakan bantuan keuangan kepada Parpol Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022. Nominalnya tidak tanggung–tanggung, total Pemkab Cilacap menggelontorkan uang sebesar Rp 2.918.784.000 untuk sembilan Parpol.
Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan) menjadi Parpol yang mendapatkan bantuan terbesar, yakni sebesar Rp 589.386.000. Disusul GOLKAR yang mendapatkan bantuan sebesar Rp 512.736.000.
Baca Juga: Masih Minus! Capaian Kegiatan APBD Cilacap Baru 40,88 persen dari Target 48,88 hingga Mei 2022
Parpol ketiga yang mendapatkan bantuan terbesar adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendapat bantuan sebesar Rp 407.004.000, disusul Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang mendapat bantuan sebesar Rp 394.098.000.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi partai ke lima yang mendapat bantuan dari Pemkab yakni sebesar Rp.241.278.000, kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat bantuan sebesar Rp 227.136.000, serta .
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat bantuan sebesar Rp 190.854.000, Partai Nasional Demokrat (NASDEM) mendapat bantuan sebesar Rp 176.490.000, dan Partai Demokrat mendapat bantuan sebesar Rp 179.802.00.
Dalam keterangan Kesbangpol Cilacap, bantuan yang diberikan sesuai dengan jumlah suara sah Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2019-2024.
Dari sembilan Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Cilacap, total jumlah suara sebanyak 972.928 suara. Dari jumlah tersebut total bantuan keuangan yang diberikan sebesar Rp 2.918.784.000.
Besaran uang yang diterima juga berbeda, tergantung perolehan suara yang didapat. Setiap suara diberikan bantuan sebesar Rp 3.000 per suara sah. Nilai tersebut meningkat dari Rp 1.500 per suara sah pada periode sebelumnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cilacap Taryo, menyampaikan, dari sembilan parpol yang mendapatkan bantuan keuangan, ada dua parpol yang belum mencarikan.
Baca Juga: Dari Kuota 900 yang Diusulkan, Baru 409 Calon Haji asal Cilacap yang Bisa Diberangkatkan Tahun Ini
“Jadi kita serahkan kepada 7 partai politik minus Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Kedua partai ini pada saatnya nanti juga akan menerima ketika persyaratan sudah selesai. Saat ini masih dalam proses administrasi,” kata Taryo setelah penyerahan Bantuan Keuangan Parpol Tahun Anggaran 2022, Senin 13 Juni 2022.
Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji berpesan bahwa pemberian bantuan Keuangan partai politik ini harus dibarengi dengan peningkatan kinerja dari parpol dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Sehingga masyarakat nantinya akan menjadi pemilih yang cerdas dan mandiri yang mampu melihat partai mana yang mampu mengantarkan Kabupaten Cilacap menuju pada terwujudnya Cilacap yang sejahtera secara merata.
Baca Juga: Kejadian Tanah Bergerak di Karanggintung Gandrungmangu Cilacap, Sejumlah Rumah Rusak
“Selain itu, bantuan keuangan parpol juga harus menjadi cambuk bagi parpol dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di dalam Pemilu," kata Tatto dikutip dari humas.cilacapkab.go.id.
"Masyarakat harus dicerdaskan dan diberdayakan, sehingga mereka tidak menjadi pemilih yang emosional, tetapi mampu menjadi pemilih rasional, dengan melihat platform partai yang benar-benar berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap,” Tatto menambahkan.
Tatto juga mengingatkan, hal lain yang harus dicermati oleh para parpol adalah sisi laporan pertanggungjawaban terhadap dana yang diterima.
Baca Juga: Warga Salem Brebes Tewas Tersambar Petir di Cilacap Saat Sedang Berteduh di Tengah Sawah
Pertanggungjawaban ini sangat penting, karena dana yang diberikan kepada partai politik adalah uang rakyat, yang penggunaannya benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan.
“Ketika parpol mampu memberikan pertanggungjawaban yang benar terhadap dana yang diterima, tentunya ini akan sangat membantu Pemkab Cilacap, untuk terus melanggengkan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP terhadap hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK,” tutup Bupati. ***
