Network
CilacapUpdate.com - Provinsi Sumatera Utara, yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera, kembali menjadi sorotan. Kali ini, bukan karena keindahan Danau Tobanya atau kelezatan kulinernya, melainkan isu pemekaran wilayah yang kembali berhembus.
Wacana pembentukan provinsi baru dari wilayah Sumatera Utara ini memunculkan pertanyaan besar: mungkinkah dalam waktu dekat akan ada provinsi baru di Indonesia?
Isu pemekaran wilayah ini tentu saja memiliki dampak yang signifikan, salah satunya terkait administrasi kependudukan.
Jika pemekaran terjadi, warga yang tinggal di wilayah provinsi baru tersebut tentu saja akan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan identitas provinsi yang baru pula.
Lalu, apa sebenarnya yang menjadi dasar dari isu pemekaran wilayah Sumatera Utara ini? Apakah memang sudah ada rencana konkret, ataukah hanya sebatas wacana?
Syarat Pemekaran Wilayah dan Provinsi Baru di Indonesia
Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemekaran daerah, termasuk pembentukan provinsi baru, bukanlah hal yang dapat dilakukan sembarangan.
Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pemekaran dapat terlaksana. Hal ini tentu saja bertujuan untuk memastikan bahwa pemekaran wilayah benar-benar dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah, bukan untuk kepentingan politik sesaat.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa ada beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang digadang-gadang akan bergabung membentuk Provinsi Sumatera Tenggara. Wilayah-wilayah tersebut antara lain adalah Kabupaten Mandailing Natal, dan beberapa kabupaten/kota lainnya.
Baca Juga: Lebih Dekat dengan Purwokerto dan Cilacap: Mana Lebih Memikat?
