Network
5. Kabupaten Banyumas, dengan topografi perbukitan dan pegunungan, memiliki tantangan tersendiri dalam penyaluran bantuan sosial. Namun, dengan kerjasama antara pemerintah dan Himbara, penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan lebih efisien.
Dengan penyaluran kembali bantuan sosial reguler PKH dan BPNT Sembako di Kabupaten Banyumas, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat kurang mampu di daerah tersebut. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi dan memberikan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan pokok.
Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk terus memantau dan mendukung upaya-upaya penyaluran bantuan sosial ini. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan bantuan sosial dapat disalurkan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.
Melalui kolaborasi ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Banyumas.
Bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako yang disalurkan di Kabupaten Banyumas telah menjadi topik perbincangan di antara beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Beberapa KPM mempertanyakan kecocokan bantuan yang mereka terima dengan komponen yang seharusnya diberikan. Pada tahun 2023 ini, perhitungan bantuan masih merujuk pada Surat Keputusan (SK) Tahun 2022 Tahap 1.
Dalam hal terdapat lebih dari satu balita dalam satu rumah tangga, hanya satu balita yang akan dihitung oleh pengurus. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah bantuan yang sebelumnya diterima oleh KPM di Kabupaten Banyumas.
Penghitungan bantuan juga didasarkan pada jumlah tanggungan yang ada dalam satu rumah tangga, seperti ibu hamil, balita, anak sekolah (SD, SMP, SMA/Sederajat), lansia, dan penyandang disabilitas berat maupun ringan.
