Network
CilacapUpdate.com - Pada awal tahun ini, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil langkah penting dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan.
Program bansos ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga dilaksanakan dalam konteks kampanye Pemilu 2024.
Berikut beberapa program bansos yang akan dicairkan setelah Pemilu 2024:
- Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH adalah bantuan tahunan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
Bantuan ini diberikan secara berkala setiap kuartal dan mencakup klaster kesehatan, pendidikan, dan lansia. Contohnya adalah bantuan tunai untuk ibu hamil, anak balita, dan pendidikan.
Baca Juga: 3 Cara Mudah Top Up Saldo LinkAja via BCA 2024: Mudah dan Cepat!
2. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)
BPNT memberikan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan kepada masyarakat, diberikan setiap dua bulan atau sebesar Rp400 ribu per pencairan.
Bantuan Beras
Bantuan ini berupa 10 kg beras per bulan untuk setiap keluarga yang terdaftar. Presiden Jokowi memastikan pencairan bansos beras ini akan dilakukan pada Januari, Februari, dan Maret tahun ini.
3. Bantuan Ganti Rugi Petani
Bantuan ganti rugi diberikan kepada petani yang mengalami gagal panen akibat bencana, seperti banjir. Bantuan ini dapat mencapai Rp122 juta hingga Rp200 juta per kelompok tani.
Pengawasan dan Kewaspadaan Politisasi Bansos
Meskipun bansos memiliki dampak positif dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, namun ada risiko politisasi menjelang Pemilu.
Politisasi ini dapat mengarah pada penyalahgunaan program untuk kepentingan kampanye politik.
Dalam rangka menjaga integritas program bansos, perlu adanya pengawasan ketat dan transparansi dalam penyaluran bantuan.
Dengan perhatian yang cermat terhadap pelaksanaan bansos, diharapkan program ini dapat benar-benar mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa menjadi alat politik yang merugikan keadilan dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3, menegaskan pentingnya menjaga agar bansos tidak dipolitisasi.***
