Network
CilacapUpdate.com - Pemerintah Indonesia telah mengumumkan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 dengan jumlah posisi mencapai 2,3 juta.
Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pembukaan rekrutmen tersebut, menekankan bahwa seleksi akan difokuskan pada formasi guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang sesuai dengan kebutuhan.
Pemerintah memberikan kesempatan besar bagi lulusan baru dengan membuka 690 ribu formasi CPNS pada tahun 2024.
Selain itu, rekrutmen tahunan untuk PPPK juga akan dilaksanakan pada bulan April 2024. Dalam pembukaan rekrutmen CPNS dan PPPK tahun ini, pemerintah berencana untuk melakukan seleksi dalam tiga gelombang atau tiga kali dalam setahun.
Gelombang pertama seleksi CPNS dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan April 2024, bersamaan dengan pengumuman dan seleksi administratif CPNS serta seleksi kedinasan.
Sementara itu, periode kedua rekrutmen akan dimulai pada bulan Juni 2024, yang juga akan mencakup seleksi CPNS dan PPPK.
Pemerintah berencana merekrut sebanyak 1,6 juta formasi PPPK pada periode ini untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Berikut adalah panduan cara membuat akun SSCASN untuk pendaftaran CPNS dan PPPK 2024:
- Kunjungi situs resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id/.
- Buat akun dengan memasukkan data pribadi seperti NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor handphone, alamat email, dan kode captcha yang tertera.
- Lengkapi data pribadi dengan informasi sesuai dengan dokumen resmi, serta unggah foto scan KTP dan swafoto sesuai dengan ketentuan.
- Buat password yang aman untuk login.
- Periksa kembali semua data sebelum mengakhiri proses pendaftaran, dan cetak kartu informasi akun sebagai bukti pendaftaran.
Ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon pelamar CPNS dan PPPK 2024, seperti kewarganegaraan Indonesia, usia minimal 18 tahun, tidak pernah dihukum pidana, tidak terlibat dalam politik praktis, dan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar.
