Network
CilacapUpdate.com - Pada tanggal 30 September 2020, Indonesia memperingati Hari Anti Komunis atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Peringatan G30S/PKI." Peristiwa tragis tersebut telah meninggalkan jejak bersejarah yang mendalam dalam sejarah bangsa Indonesia.
Dalam artikel berita ini, CilacapUpdate akan mengulas mengenai pelarangan komunisme di Indonesia yang dianggap telah final, dengan merujuk pada TAP MPR No I Tahun 2003, serta pandangan dari Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
Pelarangan Komunisme di Indonesia: Final dan Tak Tergoyahkan
Pada tahun 1965, Indonesia mengalami peristiwa G30S/PKI yang mengguncang bangsa. Peristiwa ini mengakibatkan berbagai korban dan kerusakan yang mendalam. Sebagai respons terhadap peristiwa ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menghukum keras ideologi komunisme dan melarang organisasi komunis di Indonesia.
Namun, pertanyaan muncul apakah pelarangan komunisme di Indonesia benar-benar final dan tak bisa diubah? TAP MPRS tersebut telah lama menjadi perdebatan dalam masyarakat.
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat merujuk pada TAP MPR No I Tahun 2003 yang menyatakan bahwa tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
Dengan demikian, pelarangan komunisme di Indonesia dapat dianggap sebagai keputusan final yang dipegang teguh oleh negara.
Pandangan Ketua MPR RI
Dalam konteks ini, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, memberikan pandangannya mengenai pelarangan komunisme di Indonesia. Beliau menekankan bahwa pelarangan tersebut bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan langkah yang diambil untuk melindungi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila, sebagai ideologi Indonesia, menganut prinsip-prinsip yang berbeda dengan komunisme.
Bambang Soesatyo juga menegaskan bahwa meskipun pelarangan komunisme berlaku, negara tetap mendorong dialog dan perdamaian.
