Network
Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pendapatan tenaga honorer di Kabupaten Semarang tidak menurun akibat dari penghapusan tersebut.
Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan kemampuan ekonomi di setiap daerah dan pemerintah daerah yang berbeda-beda. Hal tersebut diharapkan dapat menghindari tambahan beban fiskal yang signifikan terhadap pemerintah.
Dalam rangka mengatasi masalah tenaga honorer di Indonesia termasuk di Kabupaten Semarang, pemerintah harus memperhatikan empat prinsip yang telah ditetapkan.
Keempat prinsip tersebut meliputi:
- menghindari PHK massal kepada seluruh tenaga honorer,
- tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan terhadap pemerintah,
- menghindari penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini,
- serta penataan dan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK 2023 harus sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Berikut daftar Tenaga Honorer di Kabupaten Semarang yang tidak masuk kriteria untuk diangkat menjadi PPPK 2023 maupun CPNS 2O23.
