CilacapUpdate.com - Pada Rabu (5/7) lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan pernyataan resmi terkait Polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat.
Dalam pernyataannya, Wapres menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memutuskan untuk tidak membubarkan ponpes tersebut, melainkan akan membangun dan membina ponpes tersebut dengan baik.
Sebelumnya, Ponpes Al-Zaytun telah menarik perhatian publik karena diduga melakukan ajaran-ajaran yang menyimpang dari norma yang berlaku.
Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah praktik salat dengan jamaah pria dan wanita yang berada dalam satu saf, penggunaan Al-Qur'an kalam Nabi Muhammad, dan adanya perempuan yang menjadi khatib dalam salat Jum'at.
Dalam penjelasannya, Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah memiliki alternatif lain untuk menangani permasalahan yang ada di Ponpes Al-Zaytun.
Salah satu opsi tersebut adalah dengan membangun dan membina ponpes tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran yang benar.
"Mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik, sehingga pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar," Ungkap Wapres Ma'ruf Amin setelah menghadiri Acara Penganugerahan Padmamitra Award Tahun 2023 pada Rabu (5/7) lalu.
Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga keberagaman dan kebebasan beragama di Indonesia.
Dengan membangun dan membina ponpes tersebut, pemerintah berharap dapat mengarahkan kegiatan pendidikan dan keagamaan di Ponpes Al-Zaytun agar sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran agama yang benar.
Tidak dapat dipungkiri bahwa ponpes Al-Zaytun memang telah memicu perdebatan dan kontroversi di masyarakat.
Namun, keputusan pemerintah untuk tidak membubarkan ponpes tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada ponpes tersebut untuk memperbaiki dan memperbaiki praktek-praktek yang dianggap kontroversial.
Pemerintah juga akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan di ponpes tersebut agar terhindar dari ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia secara umum.***