Cerita Juragan Tahu Cibogo Bandung: Berkembang Bersama KUR Klaster BSI, Bebas Rentenir!

CilacapUpdate.com - Di tengah ancaman resesi yang dapat terjadi, banyak negara tengah berupaya untuk mengantisipasinya.

Indonesia memiliki keyakinan yang cukup kuat dalam menjalani situasi ini berkat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian. Pada tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta.

Sektor UMKM ini memberikan kontribusi signifikan, yaitu sekitar 61,97 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau sekitar Rp 8.500 triliun pada tahun 2020.

Bahkan, UMKM berhasil menyerap 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

Imajinasi potensi yang dapat dihasilkan jika 64,19 juta UMKM mampu naik kelas sangatlah besar. Dengan naiknya kelas, omzet bisnis mereka akan meningkat, dan penyerapan tenaga kerja akan semakin luas.

Khususnya di Jawa Barat (Jabar), pada tahun 2020, usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil mencapai 7,31 persen, sementara usaha kecil yang naik menjadi usaha menengah sebesar 5,6 persen.

Peningkatan jumlah UMKM yang naik kelas di Jabar terus terjadi pada tahun 2021. Usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil meningkat menjadi 13,8 persen, sementara usaha kecil yang naik menjadi usaha menengah sebesar 6,4 persen.

Baca Juga: Mau Jadi PNS? Ini 24 Jurusan Kuliah Paling Diminati di CPNS 2024, No 3 Bagian Pranata Keuangan APBN!

Contohnya, usaha mikro di Jabar pada tahun 2021 yang berjumlah 3.368 menjadi 3.137 setelah mendapatkan pendampingan. Usaha kecil yang semula 219 menjadi 435, dan usaha menengah yang sebelumnya 13 menjadi 28 setelah mendapatkan pendampingan.

Selain pendampingan, pemberian pembiayaan juga menjadi salah satu upaya untuk mendorong UMKM agar dapat naik kelas. Bank-bank, termasuk bank syariah, memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemberian pembiayaan kepada UMKM.

Pemerintah menargetkan bahwa perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM hingga mencapai 30 persen pada tahun 2024.

Hingga Februari 2022, total penyaluran pembiayaan ke UMKM dari Bank Syariah Indonesia (BSI) mencapai Rp 40 triliun. Rasio penyaluran pembiayaan ini mencapai 23,12 persen dari total portofolio pembiayaan BSI yang mencapai Rp 171,9 triliun.

Namun, tidak semua pelaku UMKM merasakan manfaat dari pembiayaan syariah ini, seperti yang diungkapkan oleh Asep Suherman, atau yang akrab disapa Abah Suhe.

Abah Suhe, pemilik usaha tahu dengan merek Tahu Cibogo Bandung, pernah mengalami kesulitan saat mengajukan pinjaman ke bank konvensional karena persyaratan yang sulit. Hal ini membuatnya terpaksa mengambil pinjaman dari rentenir dengan bunga yang sangat besar.

Abah Suhe mengakui bahwa bunga rentenir memang sangat memberatkan, namun, karena kebutuhan mendesak akan modal, dia tidak memiliki opsi lain.

Dengan pinjaman sekitar Rp 20 hingga 30 juta, bunganya harus dibayar setengah dari jumlah pinjaman dalam jangka waktu 6 bulan.

Meskipun telah berhasil mengembangkan usahanya dengan omzet kotor mencapai Rp 40 juta per bulan, Abah Suhe berharap dapat mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah.

Baca Juga: Dana Pensiun Aman! Begini Cara Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan untuk Perangkat Desa, Bisa via Aplikasi JMO!

Baginya, pembiayaan syariah lebih adil, dan dia ingin menjalankan usahanya dengan berkah.

Dalam mendukung UMKM, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk terus menunjukkan komitmennya. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah dengan akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster ke berbagai sektor usaha.

Langkah ini sebagai tanggapan atas arahan Presiden Joko Widodo agar perbankan memperluas penyaluran KUR Klaster.

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa sebanyak 39,4 juta UMKM telah memanfaatkan model KUR Klaster. Salah satu contoh keberhasilannya adalah klaster hortikultura yang melibatkan UMKM dari pesantren.

Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menegaskan komitmen BSI dalam memperluas penyaluran KUR untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM.

Melalui penyaluran KUR Klaster, BSI berfokus pada nasabah UMKM yang tergabung dalam ekosistem lembaga masyarakat, kelompok binaan, atau kelompok sosial, baik formal maupun informal, dengan kegiatan usaha skala mikro dan visi berkelanjutan.

Hingga November 2022, BSI telah menyalurkan pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp 12,2 triliun, mencapai 97,2 persen dari target kuota KUR yang diberikan pemerintah kepada BSI.

Selain permodalan, BSI juga memberikan pendampingan pengembangan usaha melalui pelatihan, perizinan, pemasaran, hingga literasi keuangan syariah.

Dengan adanya program KUR Klaster, BSI diharapkan dapat lebih mempersiapkan diri untuk mendukung UMKM. Bank yang besar seperti BSI harus mulai lebih fokus pada UMKM, mengoptimalkan peran sebagai bank syariah terbesar di Indonesia.

BSI juga diharapkan dapat lebih aktif dalam berkomunikasi dengan UMKM melalui pusat informasi yang telah dibuat di beberapa daerah.

Sebagai kesimpulan, dukungan perbankan syariah, seperti BSI, sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan UMKM, mendorong kenaikan kelas, dan menghindari keterlibatan dengan rentenir.

Harapannya, sinergi antara perbankan syariah, pemerintah, dan UMKM dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.***