Network
CilacapUpdate.com - Memenuhi kebutuhan pangan merupakan hal yang menantang bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Untuk membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka, pemerintah menghadirkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai solusi.
BPNT adalah program bantuan sosial yang ditujukan untuk keluarga kurang mampu, terutama yang berada pada kuartil terbawah dalam skala sosial ekonomi di wilayah program tersebut.
Dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), KPM dapat mengakses bahan pangan esensial seperti beras dan telur tanpa perlu melakukan transaksi tunai.
Jadwal dan Nominal Penyaluran BPNT 2024
Penyaluran BPNT dilakukan melalui sistem perbankan non tunai dengan jadwal teratur, yakni setiap dua bulan sekali dalam setahun. Secara total, ada enam tahap penyaluran BPNT dalam satu tahun.
Nominal bantuan yang diberikan kepada KPM bervariasi antara Rp400.000 hingga Rp600.000 pada setiap tahap penyalurannya, namun jumlah tersebut dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Panduan Lengkap Memperoleh KPR Subsidi BRI 2024: Penuhi Persyaratan Ini dan Pahami Prosesnya!
Cara Cek Penerima BPNT 2024
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status mereka sebagai penerima BPNT 2024, mereka dapat melakukan pengecekan dengan mudah melalui laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos), yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Berikut langkah-langkahnya:
- Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id melalui browser.
- Isi informasi detail seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan tempat tinggal Anda.
- Masukkan nama Penerima Manfaat sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Masukkan kode verifikasi yang ditampilkan pada layar.
- Klik tombol "CARI DATA" untuk mendapatkan informasi mengenai status Anda sebagai penerima BPNT 2024.
Kriteria Penerima Bantuan Pangan Non Tunai
Untuk memastikan program BPNT tepat sasaran, pemerintah menetapkan beberapa kriteria bagi calon penerima manfaat, yaitu:
- Tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
- Bukan termasuk kelompok aparatur sipil negara, pensiunan PNS, anggota TNI/Polri, atau karyawan BUMN/BUMD.
Program BPNT diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung kemandirian dan ketahanan ekonomi bagi KPM.
Dengan demikian, mereka dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari secara berkelanjutan, sehingga kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat terus ditingkatkan.***
