CilacapUpdate.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah menekankan pentingnya administrasi teknis yang tertib untuk mendukung pembangunan dan penyelesaian infrastruktur di Indonesia.
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif.
Menurut Menteri Basuki, administrasi teknis yang lebih tertib diperlukan untuk memastikan kelancaran proses perizinan dan pengadaan, serta pemantauan dan pengendalian kualitas proyek pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: KERINCI TIDAK HANYA JANJI, Simak 9 SMP dan MTs Terbaik Akreditasi A BANSM di Kerinci, Ada SMPN 30?
Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi digital dan aplikasi yang dapat mempercepat dan memudahkan proses administrasi.
Selain itu, Menteri Basuki juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat, dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih baik.
Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang transparan dan terbuka, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur.
Mengutip dari laman resmi Antara bahwa dalam hal ini, Menteri Basuki juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten di bidang teknik sipil dan manajemen proyek.
Hal ini akan memastikan ketersediaan tenaga ahli yang cukup untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas tinggi dan efisien.
Dengan mengedepankan administrasi teknis yang lebih tertib, kolaborasi yang baik antara pihak-pihak terkait, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, diharapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Baca Juga: 15 SD Terbaik di Kabupaten Klungkung yang Menggunakan Metode Pengajaran Terbaik
"Artinya apa? Artinya pekerjaan tersebut secara fisik dan keuangan termasuk aset yang sudah dibangun harus dapat dipertanggungjawabkan, jelas keberadaannya, jelas kegunaannya," kata Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Betul, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang hati-hati dan efektif dalam memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan transparan.
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meminimalkan risiko kebocoran anggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang sering terjadi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Menteri Basuki menekankan bahwa para pegawai PUPR harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka dan menghindari praktik korupsi atau penyelewengan anggaran.
Selain itu, Menteri Basuki juga meminta agar para pegawai PUPR memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan.
Dengan mengedepankan kualitas, estetika, keberlanjutan lingkungan, dan administrasi teknis yang tertib, serta pengelolaan keuangan negara yang hati-hati dan efektif, diharapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
"Jangan berbuat kesalahan yang menuju ke arah pelanggaran hukum," katanya.
Benar, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian PUPR dengan menghindari tindakan korupsi.
Ia juga menegaskan bahwa tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian.
Menteri Basuki juga menekankan pentingnya kerja sama tim dalam mencapai keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Ia meminta seluruh pejabat dan staf Kementerian PUPR untuk terus bekerja cepat, bekerja keras, dan produktif untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Untuk itu, Menteri Basuki juga meminta agar seluruh pegawai Kementerian PUPR dapat menjauhkan diri dari tindakan korupsi dan selalu menjalankan pola hidup sederhana.
Dengan demikian, diharapkan Kementerian PUPR dapat membangun infrastruktur yang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.***