Network
CilacapUpdate.com – Kepala Kantor Imigrasi Cilacap, Hasanin pimpin Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) Kantor Imigrasi Cilacap mengikuti penguatan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di Aula Wijaya Kusuma, kantor Imigrasi Cilacap, Selasa (11/6).
Pembangunan Integritas dan kualitas data dukung menjadi penekanan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM ketika memberikan penguatan kepada jajaran UPT Kemekumham dalam kontestasi Pembangunan Zona Intergitas.
Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara menilai untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah kualitas data dukung.
"Kualitas dokumen pendukung harus dijaga. Jangan pakai sistem kebut semalam untuk pemenuhan data dukung. Tekankan pada implementasi," jelas Asep.
Namun demikian, Asep mengajak para satuan kerja untuk tidak hanya berfokus pada pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) WBK/WBBM saja, namun juga pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dinilai lebih berpengaruh dalam meningkatkan Indeks RB Kementerian Hukum dan HAM.
Baca Juga: Perkuat Penanganan Hukum Tata Usaha Negara, Pemkab Cilacap dan Kejari Sepakati 6 Nota Kesepakatan!
Dengan berdasar pada capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham, Ia menyamakan persepsi peserta bahwa Reformasi Birokrasi bukan hanya Pembangunan Zona Integritas saja. Pembangunan Zona Integritas hanya bagian kecil dari Reformasi Birokrasi.
Selanjutnya, sebagai pembuktian data dukung yang telah diunggah adalah kegiatan yang telah dilaksanakan, Asep menjelaskan dan mendemonstrasikan secara langsung pentingnya mengisi kolom catatan sedetail mungkin pada setiap data dukung LKE.
Ia juga menegaskan kembali kualitas data dukung yang diunggah. Ia menjabarkan beberapa kesalahan-kesalahan yang sering ditemui di antaranya dokumentasi kegiatan yang identik, substansi laporan yang selalu sama pada setiap periode, format laporan yang belum sesuai tata naskah dinas.
