Network
CilacapUpdate.com - Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Sebanyak 165 orang menjadi korban dalam kasus tersebut, dengan kerugian total mencapai 2,5 miliar rupiah.
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi, menjelaskan, dua kasus tindak pidana perdagangan orang berhasil terungkap, dengan tiga orang tersangka telah ditangkap oleh pihak kepolisian.
Pada kasus pertama, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Taryanto (43) dari Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, dan Sunata (51) dari desa Babakan Jaya, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Baca Juga: 9 Partai Politik di Cilacap Dapat Bankeu Fantastis Rp 2,9 Milyar dari Pemkab, PDIP Paling Banyak!
Selain itu, Polresta Cilacap juga menetapkan satu tersangka bernama Salimah, warga Dusun Kedungreja Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap.
"Yang bersangkutan (Salimah) belum ditahan karena memiliki anak bayi," kata Kapolda Jateng pada konferensi pers yang diselenggarakan di Mapolresta Cilacap, Selasa 6 Juni 2023.
Ahmad Luthfi mengungkapkan modus operandi dalam kasus ini, di mana para tersangka menjanjikan para korban untuk bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri dengan penghasilan yang menjanjikan.
Namun, janji-janji tersebut tidak terpenuhi dan terungkap bahwa para tersangka tidak memiliki perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dan beroperasi secara ilegal.
Sebelum berangkat ke luar negeri, para korban dibawa ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Indramayu dan diminta sejumlah uang oleh para tersangka.
Kasus ini terungkap, Kapolda menambahkan, berkat laporan dari korban berinisial NTS alias N (33 tahun), warga Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap.
Pada bulan Maret 2022, korban mendapatkan informasi mengenai penempatan kerja di Korea dari tersangka T, yang merupakan direktur CV Asiana Jasvan Jaya yang beralamat di Jalan Raya Slarang, Cilacap.
"Saat itu korban diminta membayar sebesar Rp 27,5 juta dengan alasan biaya medis, paspor, dan lainnya," ungkapnya pada rilis yang dihadiri PJ Bupati Cilacap, Kapolresta Cilacap dan sejumlah PJU Polda Jateng tersebut.
Lebih lanjut, korban dijanjikan untuk berangkat pada bulan September 2022, namun hingga saat ini mereka belum diberangkatkan dan tersangka tidak dapat dihubungi.
Pada ungkap kasus tersebut, tersangka T mengakui bahwa ia memungut uang dari korban dalam jumlah yang bervariasi, mulai dari 2 juta hingga 30 juta.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, para tersangka dikenakan pasal 81 Ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan pidana penjara paling lama 10 dan denda paling banyak 15 miliar.***
