Network
Lima pejabat yang baru saja dilantik adalah Penjabat Gubernur Banten, Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Penjabat Gubernur Gorontalo, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, dan Penjabat Gubernur Papua Barat.
Tito mengatakan, tantangan mendatang bagi pemerintahan daerah tampak semakin kompleks, dengan Penjabat Gubernur dituntut untuk menjaga kestabilan sambil mempersiapkan panggung demokrasi Pilkada serentak 2024.
“Tolong yang paling utama jaga stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan. Karena tanpa adanya stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan semua program-program yang dipikirkan akan sangat sulit sekali dieksekusi,” kata Mendagri.
Tito menambahkan, ketika politik stabil dan keamanan terjaga di daerah masing-masing maka pemerintahan akan berlangsung dengan baik, sehingga program-program bisa berjalan.
Lebih lanjut Mendagri pun merinci beberapa program penting yang menjadi atensi pemerintah. Pertama, penanganan pandemi COVID-19. Meskipun situasi pandemi di tanah air melandai, beberapa negara masih mengalami kenaikan kasus.
“Ini menjadi atensi bagi kita semua, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tolong terjemahkan dalam penanganan pandemi untuk konteks di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Kedua, program pemulihan ekonomi di daerah masing-masing. Mendagri menyampaikan, pemulihan ekonomi ini dapat diupayakan dengan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi dari APBD di samping untuk membuat adanya uang beredar di daerah, juga untuk menstimulasi pihak swasta.
“Tanpa ada peran swasta maka hanya mengandalkan APBD tidak akan bisa melompat. Pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan mulus dan lancar, recovery juga tidak akan bisa maksimal. Peran swasta menjadi kunci, bahkan beberapa daerah UMKM-nya menjadi kunci,” ujarnya.
Baca Juga: Depok Anak Emas! 10 Usaha Rumahan Menjanjikan di Kota Depok 2023, Siapkan Diri Jadi Kaya!
Sejumlah program khusus lainnya yang menjadi atensi pemerintah pusat antara lain mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, stunting, hingga infrastruktur. Mendagri menekankan, program-program tersebut membutuhkan peran para Pj. yang baru dilantik terutama dalam menjalankan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP).
