Network
Salah satu ketentuan yang diatur dalam Permenko tersebut adalah keharusan bagi pelaku usaha di Kabupaten Tasikmalaya yang ingin mengajukan KUR untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan.
Aturan ini wajib dipatuhi oleh semua bank guna memastikan bahwa calon peminjam KUR memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Peraturan tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia termasuk di Kabupaten Tasikmalaya melalui keanggotaan di BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan memiliki keanggotaan ini, pelaku usaha diharapkan dapat memberikan jaminan pembayaran cicilan pinjaman KUR kepada bank.
BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.
Keanggotaan di BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko yang mungkin terjadi selama mereka bekerja, seperti kecelakaan kerja atau risiko kesehatan lainnya.
Dalam konteks pengajuan KUR di Kabupaten Tasikmalaya, keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon peminjam.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peminjam memiliki jaminan sosial yang memadai dalam hal pembayaran cicilan pinjaman, sehingga meminimalisir risiko gagal bayar.
Dengan adanya syarat ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa peminjam KUR di Kabupaten Tasikmalaya memiliki perlindungan dan keamanan finansial yang memadai dalam menghadapi kemungkinan risiko yang timbul selama berusaha.
