CilacapUpdate.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cilacap menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Perlindungan Pekerja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Cilacap Selasa, 11 April 2023.
Kegiatan ini diharapkan bisa mendorong seluruh pekerja termasuk Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan pemerintahan desa agar bisa segera mendapatkan perlindungan.
BPJS Ketenagakerjaan memiliki berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.
Baca Juga: Jawab Harapan Ratusan Wasit, PSSI Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Beri Perlindungan Jaminan Sosial
Tidak hanya itu, program BPJS Ketenagakerjaan yang dirancang pemerintah juga memberikan manfaat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Manfaat dan fasilitas yang tertera diciptakan untuk memfasilitasi kebutuhan layanan kepesertaan, baik bagi tenaga kerja maupun perusahaan atau pemberi kerja.
Dalam mendaftarkan perseorangan atau sekelompok peserta, BPJS Ketenagakerjaan memberikan layanan bagi masing-masing kategori.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cilacap Yudi Amrinal menyampaikan, saat ini masih banyak pekerja termasuk Non ASN yang belum terlindungi, dan kegiatan ini bertujuan meningkatkan peranan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam meningkatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan jaminan sosial ketenagakerjaan dan meningkatkan awareness serta citra positif pemerintah bisa mewujudkan kehadiran Negara bagi pekerja itu sendiri," ungkap Yudi.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Cilacap Serahkan Jaminan Kematian di Lingkungan Dispermades
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan kepada pemerintahan desa se Kabupaten Cilacap tentang program BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu peran negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan keberhasilan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tergantung dari peran aktif pemerintah daerah.
Dengan demikian, Pemerintah Daerah peduli mengenai langkah preventif melindungi masyarakat yang dalam hal ini adalah tenaga kerja dan keluarganya dari resiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi sehingga tidak memunculkan keluarga miskin baru.***