Network
Dengan demikian, aturan dan tarif pajak yang sama berlaku untuk semua sektor di seluruh wilayah negara, termasuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Hal ini dapat mencegah adanya perbedaan atau diskriminasi dalam perlakuan pajak antara satu daerah dengan daerah lain.
Selain itu, hal ini juga dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus mengurus berbagai persyaratan atau ketentuan yang berbeda-beda di setiap daerah.
Sumber Pendapatan
Alasan lain mengapa PBB-P3 masih tetap pajak pusat adalah karena pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah pusat. Pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah yang meliputi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program sosial.
Dengan menjadikan PBB-P3 sebagai pajak pusat, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan alokasi anggaran yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan kepentingan nasional.
Kemudahan Administrasi
Alasan selanjutnya mengapa PBB-P3 masih tetap pajak pusat adalah karena hal ini dapat mempermudah administrasi dan pengumpulan pajak. Pemerintah pusat memiliki otoritas dan sumber daya yang memadai untuk mengelola dan mengawasi pengenaan pajak ini. Hal ini meminimalkan potensi kecurangan dan memastikan kepatuhan wajib pajak.
Pemerintah pusat juga memiliki sistem informasi yang terintegrasi dan terupdate untuk mendata dan memonitor objek dan subjek pajak.
Hal ini dapat meningkatkan akurasi dan transparansi dalam penilaian dan penetapan pajak. Selain itu, pemerintah pusat juga memiliki jaringan kerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk mendukung proses administrasi dan pengumpulan pajak.
Keadilan dan Redistribusi
Alasan terakhir mengapa PBB-P3 masih tetap pajak pusat adalah karena hal ini dapat mendukung keadilan dan redistribusi pendapatan.
