Network
Dia merujuk pada kontrak-kontrak yang dibuat oleh Belanda antara tahun 1945 dan 1949 terkait urusan di Indonesia.
Selain itu, PBB juga masih menggunakan tahun 1949 sebagai patokan terkait tanggal pengakuan kemerdekaan Indonesia.
Baca Juga: Masyarakat Kabupaten Tegal Bakal Terima 5 Bansos Kemensos Juni 2023, Cekbansos.kemensos.go.id
Perdana Menteri Rutte juga berencana untuk berbicara lebih lanjut dengan Presiden Indonesia guna memperkuat hubungan kedua negara dan membahas implikasi lebih lanjut dari pengakuan ini.
Pengakuan resmi ini juga memberikan dampak yang signifikan dalam upaya dekolonisasi. Penghapusan istilah "Hindia Belanda" dari buku-buku sejarah adalah langkah penting dalam mengubah narasi kolonial yang melekat dalam budaya dan kesadaran masyarakat.
Dengan menghilangkan istilah ini, diharapkan dapat memperbaiki pandangan historis dan mempromosikan pemahaman yang lebih akurat mengenai masa lalu Indonesia.
Namun, meskipun pengakuan telah diberikan, belum ada perubahan yang signifikan dalam hal implikasi hukum.
Juru bicara Perdana Menteri menegaskan bahwa kontrak-kontrak yang ada sebelumnya tetap berlaku, dan tidak ada rencana untuk mengembalikan dana yang telah dibayarkan oleh Indonesia kepada Belanda.
Meskipun demikian, pengakuan ini dapat membuka jalan bagi diskusi lebih lanjut mengenai isu-isu terkait perang kemerdekaan dan pemulihan sejarah yang masih perlu diselesaikan antara kedua negara.
