Network
CilacapUdate.com - Jadwal Pencairan Bansos BPNT Tahap 3 di Kabupaten Simalungun Melalui KKS ATM Bank Himbara. Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menetapkan jadwal pencairan Bansos BPNT tahap 3 yang akan disalurkan melalui KKS ATM Bank Himbara.
Sebagai informasi, pencairan bantuan sosial ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui PT Pos Indonesia secara tunai dan melalui KKS ATM Bank Himbara.
Namun, bagaimana dengan pencairan Bansos Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Simalungun melalui KKS atau ATM Bank Himbara?
Untuk menjawab pertanyaan ini, saat ini penyaluran bantuan pangan non tunai melalui ATM telah memasuki tahap 3, yakni alokasi untuk bulan Mei dan Juni 2023, dengan jumlah bantuan sebesar Rp400.000 per KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
Baca Juga: Klaten Ayo Mendaftar! Beasiswa S2 UNHAN 2023 untuk PNS, TNI, POLRI, dan Masyarakat Kabupaten Klaten!
Waktu penyaluran bantuan BPNT tahap 3 untuk alokasi Mei-Juni di Kabupaten Simalungun sudah ditetapkan pada bulan Mei dan Juni 2023 ini. Oleh karena itu, para KPM tinggal menunggu penyaluran bantuan tersebut hingga akhir Juni.
Selain itu, mereka juga dapat memeriksa secara berkala melalui KKS di ATM Bank Himbara untuk memastikan apakah bantuan sudah tersedia.
Pemerintah Kabupaten Simalungun terus berupaya untuk menggencarkan penyaluran Bansos BPNT kepada masyarakat. Baik melalui PT Pos Indonesia secara tunai maupun melalui KKS atau ATM Bank Himbara secara non tunai, penyaluran bantuan terus dilakukan.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat waktu dan mudah diakses oleh penerima manfaat.
Dengan adanya penyaluran melalui KKS ATM Bank Himbara, masyarakat Kabupaten Simalungun dapat memanfaatkan fasilitas perbankan untuk menerima bantuan pangan non tunai.
Melalui proses ini, diharapkan efisiensi dan kemudahan dalam mendapatkan bantuan dapat tercapai.
Dalam kesimpulan, pencairan Bansos BPNT tahap 3 di Kabupaten Simalungun melalui KKS ATM Bank Himbara telah ditetapkan dengan jadwal penyaluran pada bulan Mei dan Juni 2023.
Masyarakat Kabupaten Simalungun tinggal menunggu dan memeriksa secara berkala KKS di ATM Bank Himbara untuk memastikan ketersediaan bantuan.
Pemerintah terus berupaya untuk menggencarkan penyaluran bantuan baik melalui PT Pos Indonesia secara tunai maupun melalui KKS atau ATM Bank Himbara secara non tunai, sehingga masyarakat penerima manfaat dapat dengan mudah dan tepat waktu memperoleh bantuan yang mereka butuhkan.
Terdapat perbedaan pada dua mekanisme penyaluran Bansos BPNT ini.
Untuk penyaluran bantuan sosial melalui PT Pos Indonesia, maka penyaluran bantuannya per triwulan yaitu tahap 1 Bulan Januari,Februari,Maret dan tahap 2 Bulan April,Mei dan Juni.
Sementera penyaluran BPNT melalui KKS atau ATM berbeda yaitu per 2 bulan yaitu tahap 1 alokasi Januari-Februari, tahap 2 alokasi Maret-Apri dan tahap 3 alokasi Mei-Juni.
Mengingat adanya selisih periode penyaluran untuk program sembako antara bank himbara dan PT Pos Indonesia Kemensos berusaha mempercepat mengejar target penyaluran, agar tidak terpaut jarak masa pencairannya.
Pada pencairan bansos BPNT tahap 3 di Kabupaten Simalungun, terdapat beberapa kondisi khusus yang memungkinkan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) pemegang Kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) mendapatkan bantuan lebih awal dibandingkan dengan KPM pemegang Kartu KKS lainnya.
Dalam artikel ini, kita akan membahas kondisi-kondisi di Kabupaten Simalungun dan bagaimana penyalurannya melalui PT Pos Indonesia.
1. KPM di Wilayah Terpencil di Kabupaten Simalungun
Bagi KPM yang memiliki Kartu KKS namun tinggal di wilayah terpencil, di mana akses terhadap internet dan telekomunikasi sulit atau bahkan tidak tersedia, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), penyaluran BPNT akan dialihkan melalui PT Pos Indonesia. Meskipun memiliki Kartu KKS, dalam kondisi ini, pencairan bantuan dilakukan secara tunai melalui PT Pos sesuai dengan periode penyaluran PT Pos, yaitu tahap 2 dengan alokasi April, Mei, dan Juni.
2. Masalah Beda Nama di KK dan Data Bank di Kabupaten Simalungun
KPM yang memiliki Kartu KKS namun mengalami masalah dengan perbedaan nama antara data di Kartu Keluarga (KK) dengan data yang tercatat di bank, akan mengalami kendala dalam pencairan bansos BPNT. Kondisi ini menyebabkan kegagalan pembayaran sehingga penyaluran bansos BPNT dialihkan ke PT Pos Indonesia.
3. KPM Meninggal Dunia atau Keluardi Kabupaten Simalungun
KPM pemilik Kartu KKS yang meninggal dunia atau pindah keluar wilayah, tidak dapat melakukan pencairan bantuan secara langsung. Sebagai gantinya, pencairan dilakukan melalui kantor Pos. Ahli waris atau pengurus pengganti yang terdaftar dalam KK dapat mengambil bantuan untuk anggota keluarga yang masih ada dalam KK.
4. Kartu KKS dari Bank BTN di Kabupaten Simalungun
Bagi KPM pemilik Kartu KKS yang dikeluarkan oleh Bank BTN, namun Bank BTN tidak terlibat dalam pencairan bansos BPNT pada tahap 1 dan 2, pencairan juga akan dialihkan ke PT Pos Indonesia.
Dalam rangka mengoptimalkan penyaluran bansos BPNT tahap 3, pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk mengatasi kondisi-kondisi khusus di atas.
PT Pos Indonesia bertindak sebagai lembaga yang membantu penyaluran bantuan kepada KPM di Kabupaten Simalungun dalam kondisi-kondisi tersebut.
Penyaluran bantuan melalui PT Pos ini dilakukan dengan cara tunai, sehingga memastikan bahwa bantuan dapat diterima oleh KPM di Kabupaten Simalungun meskipun terdapat kendala dalam akses internet, masalah beda nama, atau kondisi khusus lainnya.
Dengan melibatkan PT Pos Indonesia dalam penyaluran bansos BPNT tahap 3, diharapkan bahwa semua KPM yang memenuhi syarat dapat menerima bantuan dengan tepat waktu dan tanpa hambatan.
Pemerintah terus berupaya untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran bansos BPNT di Kabupaten Simalungun, serta memperhatikan kondisi masyarakat yang beragam agar bantuan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal.
Dengan demikian, penyaluran bansos BPNT tahap 3 di Kabupaten Simalungun melalui PT Pos Indonesia untuk KPM dalam kondisi khusus menjadi solusi yang memungkinkan bantuan dapat tersalurkan dengan baik.
Pemerintah terus berkomitmen untuk menjalankan program bansos ini secara transparan, efisien, dan akuntabel guna membantu masyarakat di Kabupaten Simalungun yang membutuhkan.***
