Network
CilacapUpdate.com - Provinsi Sumatera Utara telah mengalami penurunan jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu empat tahun terakhir, mulai dari tahun 2018 hingga September 2022.
Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018, terdapat sekitar 1,46 juta jiwa penduduk miskin di provinsi tersebut.
Namun demikian, terdapat kabar baik pada September 2022, dimana jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan signifikan menjadi sekitar 1,26 juta jiwa.
Hal ini menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.
Survei BPS juga menunjukkan bahwa berbagai daerah di Sumatera Utara memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda-beda.
Dikutip CilacapUpdate dari BPS Sumatera Utara dalam Angka 2023, terdapat lima daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sumatera Utara:
1. Kota Medan
Kota Medan adalah kota yang memiliki masalah serius dalam hal kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai garis kemiskinan di wilayah ini mencapai Rp607.166 per-kapita dalam kurun satu bulan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak penduduk di kota ini masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Lebih lanjut, Kota Medan menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk miskin terbesar di antara kota-kota lain di Indonesia.
Berdasarkan survei BPS pada tahun 2022, terdapat sekitar 187,74 juta jiwa penduduk miskin di wilayah kota ini. Persentase penduduk miskin di Kota Medan juga cukup tinggi, mencapai 8,07 persen dari total jumlah penduduk.
Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk melakukan upaya yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di kota ini.
Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan lapangan kerja.
Pendidikan yang berkualitas dapat membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan kualitas hidupnya.
Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat program-program sosial dan bantuan sosial yang telah ada, seperti program keluarga harapan, program kartu sembako, dan program bantuan langsung tunai.
Dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kota Medan, perlu adanya kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Selain itu, upaya-upaya dalam bidang pengentasan kemiskinan juga perlu terus diintensifkan untuk memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, kondisi kemiskinan di Kota Medan merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi yang efektif dari pemerintah dan berbagai pihak terkait.
Dalam mengatasi masalah ini, diperlukan upaya-upaya yang terarah dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa masyarakat di kota ini dapat hidup dengan lebih layak dan sejahtera.
2. Kabupaten Langkat
Kabupaten Langkat adalah salah satu daerah di Indonesia yang masih mengalami masalah serius dalam hal kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai garis kemiskinan di wilayah ini mencapai Rp453.383 per-kapita dalam kurun waktu satu bulan.
Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk di kabupaten ini yang berada di bawah garis kemiskinan.
Lebih lanjut, Kabupaten Langkat menempati peringkat ke-2 dengan jumlah penduduk miskin terbesar di antara kabupaten lain di Indonesia. Berdasarkan survei BPS pada tahun 2022, terdapat sekitar 100,45 juta jiwa penduduk miskin di wilayah kabupaten ini.
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Langkat juga cukup tinggi, mencapai 9,49 persen dari total jumlah penduduk.
Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk melakukan upaya yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di kabupaten ini.
Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan lapangan kerja.
Pendidikan yang berkualitas dapat membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan kualitas hidupnya.
Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat program-program sosial dan bantuan sosial yang telah ada, seperti program keluarga harapan, program kartu sembako, dan program bantuan langsung tunai.
Dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Langkat, perlu adanya kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Selain itu, upaya-upaya dalam bidang pengentasan kemiskinan juga perlu terus diintensifkan untuk memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat.
Baca Juga: Sumut Cair! Dapetin Dana Bansos PIP 2023 di Sumatera Utara ? Cek Link pip.kemdikbud.go.id Sekarang!
Secara keseluruhan, kondisi kemiskinan di Kabupaten Langkat merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi yang efektif dari pemerintah dan berbagai pihak terkait.
Dalam mengatasi masalah ini, diperlukan upaya-upaya yang terarah dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa masyarakat di kabupaten ini dapat hidup dengan lebih layak dan sejahtera.
3. Kabupaten Deli Serdang
Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode satu bulan, nilai garis kemiskinan di kabupaten ini mencapai Rp448.489 per-kapita.
Kabupaten Deli Serdang menempati urutan ke-3 dalam daftar daerah dengan penduduk miskin terbanyak di Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin di kabupaten ini mencapai 85,28 juta jiwa.
Meski demikian, persentase penduduk miskin di wilayah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Medan dan Kabupaten Langkat, yakni sebesar 3,62 persen.
Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini terletak di bagian barat laut Provinsi Sumatera Utara dengan kota Kabanjahe sebagai ibu kota kabupaten.
Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS, Kabupaten Deli Serdang memiliki nilai garis kemiskinan sebesar Rp448.489 per-kapita dalam kurun waktu satu bulan.
Nilai ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita di wilayah ini masih cukup rendah dan belum mencukupi kebutuhan hidup yang layak.
Meski nilai garis kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang terbilang tinggi, tetapi jumlah penduduk miskin di wilayah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Medan dan Kabupaten Langkat.
Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk miskin di kabupaten ini mencapai 85,28 juta jiwa. Persentase penduduk miskin di wilayah ini juga masih cukup rendah, yakni sebesar 3,62 persen.
Meski demikian, pemerintah setempat tetap perlu melakukan upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Deli Serdang.
Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang antara lain tingginya angka pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya akses terhadap sumber daya alam.
Oleh karena itu, pemerintah setempat perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, serta memberikan akses yang lebih mudah terhadap sumber daya alam. Dengan begitu, diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di wilayah ini.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Potensi sektor pariwisata dan pertanian dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian di wilayah ini.
Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan industri kecil dan menengah untuk meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran di wilayah ini.
4. Kabupaten Simalungun
Kabupaten Simalungun, salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, memiliki nilai garis kemiskinan sebesar Rp441.744 per-kapita dalam jangka waktu satu bulan. Kabupaten ini menempati urutan ke-4 dengan jumlah penduduk miskin di wilayah ini mencapai 72,47 juta jiwa.
Dalam data survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin yang tinggal di Kabupaten Simalungun sebesar 8,26 persen.
Angka ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin di daerah ini cukup tinggi, namun persentasenya tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Sumatera Utara.
Kabupaten Simalungun terletak di tepi barat daya dan selatan dari Danau Toba, dan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pegunungan.
Meskipun begitu, Kabupaten Simalungun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti tambang emas, perkebunan kelapa sawit, kopi, dan karet. Selain itu, potensi pariwisata di daerah ini juga terbilang cukup besar.
Baca Juga: Sumut Kerja! Syarat Daftar Prakerja Gelombang 49 di Sumatera Utara dan Besaran Insentifnya!
Namun, walaupun memiliki potensi sumber daya yang melimpah, namun Kabupaten Simalungun masih memiliki sejumlah tantangan dalam mengatasi kemiskinan. Di antaranya adalah masalah infrastruktur yang belum merata, terutama akses jalan yang kurang baik di daerah pegunungan.
Hal ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, Kabupaten Simalungun juga dihadapkan pada masalah kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat.
Sebagian besar masyarakat di daerah ini masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama, namun rendahnya keterampilan dan pendidikan mereka membuat produktivitas sektor pertanian tersebut tidak optimal.
Untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Simalungun, perlu dilakukan upaya-upaya yang terintegrasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur yang ada, seperti membangun jalan dan jembatan yang lebih baik, serta meningkatkan akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, perlu juga ditingkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat, sehingga mereka dapat lebih produktif dan mandiri secara ekonomi.
Seluruh pihak juga perlu bekerja sama dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam dan pariwisata yang ada di Kabupaten Simalungun, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
5. Kabupaten Asahan
Kabupaten Asahan merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diambil pada kurun waktu satu bulan, nilai garis kemiskinan di daerah ini mencapai Rp397.944 per-kapita.
Kabupaten Asahan menempati posisi ke-5 dari daftar kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Dalam kurun waktu tertentu, tercatat sekitar 64,49 juta jiwa yang tinggal di wilayah ini hidup dalam kemiskinan.
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Asahan mencapai 8,64 persen dari total jumlah penduduk yang ada di daerah ini.
Meski mengalami penurunan, angka kemiskinan di Kabupaten Asahan masih perlu mendapat perhatian serius. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kemiskinan di daerah ini.
Salah satu faktor utama adalah minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Asahan. Banyak masyarakat di daerah ini yang masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, namun hasil yang didapat tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan.
Kondisi ini diperparah dengan minimnya pengembangan sektor industri di Kabupaten Asahan.
Di samping itu, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan juga menjadi faktor yang memengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Asahan.
Sektor pendidikan di daerah ini masih minim, sehingga tidak semua masyarakat dapat menikmati pendidikan yang berkualitas.
Sementara itu, fasilitas kesehatan di Kabupaten Asahan juga masih kurang memadai, sehingga banyak masyarakat yang sulit mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
Untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Asahan, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih serius dan terintegrasi.
Pemerintah perlu mengembangkan sektor industri dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.
Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengakses fasilitas yang memadai.
Dalam jangka panjang, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Asahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***
