CilacapUpdate.com - Cek ATM sekarang, bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT Sembako dari Kementerian Sosial kembali disalurkan di Provinsi Riau.
BPNT Sembako dan PKH saat ini diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersyarat dan telah dicairkan untuk Tahap 2 di Provinsi Riau.
Pencairan dilakukan di daerah yang aksesnya mudah, dengan 413 daerah yang penyalurannya telah ditetapkan melalui Himbara (Himpunan Bank Rakyat Indonesia), seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BRIS.
Penyaluran kedua bantuan sosial di Provinsi Riau tersebut harusnya telah dilaksanakan sejak Maret, namun karena adanya perbaikan data yang melibatkan Pemerintah Daerah pada Februari lalu, penyalurannya menjadi sedikit terlambat.
Baru sejak kemarin, pencairan bantuan sosial tersebut menyasar pada tahap 2, baik untuk PKH maupun BPNT.
Dalam program BPNT Sembako, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Riau menerima dana sebesar Rp400.000 untuk bulan Maret dan April.
Sedangkan untuk PKH, dana yang diterima oleh KPM di Provinsi Riau dalam rekeningnya berbeda-beda tergantung dengan jumlah komponen yang dimiliki oleh pengurus dalam rumah tangga tersebut.
Beberapa KPM yang telah menerima uang bantuan sosial di Provinsi Riau tersebut adalah mereka yang memiliki rekening di BRI dan Mandiri. Untuk rekening lainnya, penyalurannya dipastikan akan bertahap disalurkan pada awal Mei mendatang.
Berita tentang penyaluran bantuan sosial di Provinsi Riau ini telah dikonfirmasi langsung ke beberapa penerima bansos. Dikutip dari grup WhatsApp internal milik Pendamping Sosial di Kota Jambi, penyaluran memang sudah berjalan sejak tadi malam, meskipun untuk SP2D (Surat Perintah Penyaluran Dana) belum dikeluarkan secara resmi oleh Kemensos.
Begitupun dengan surat resmi penyalurannya. Biasanya terkait ini selalu menyusul belakangan, setelah semua dana disalurkan kepada penerima bansos secara bertahap melalui termin atau gelombang.
Beberapa KPM di Provinsi Riau juga menanyakan perihal bantuan yang tidak sesuai dengan komponen. Tahun 2023 ini, perhitungan didasarkan pada SK Tahun 2022 Tahap 1.
Jika terdapat balita dobel dalam satu rumah tangga, pengurus hanya akan dihitung satu balita saja. Hal ini tentu membuat jumlah bantuan yang biasanya besar mengalami penurunan di Provinsi Riau.
Penghitungan juga didasarkan pada jumlah tanggungan yang ada dalam satu rumah tangga di Provinsi Riau, seperti:
ibu hamil,
balita,
anak sekolah (SD, SMP, SMA/Sederajat),
lansia, dan
penyandang disabilitas berat maupun ringan.
Tidak hanya itu, beberapa KPM di Provinsi Riau juga mempertanyakan mengenai ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan tersebut, seperti persyaratan pengisian data dan dokumen yang harus dilengkapi.
Hal ini memang merupakan hal yang wajar, karena untuk mendapatkan bantuan sosial di Provinsi Riau seperti PKH dan BPNT Sembako memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
Baca Juga: Sudah Cek Rekening? Pencairan PKH dan BPNT Tahap 2 2023 Dilakukan Sebelum Lebaran Loh, Yuk Cek!
Namun, penting untuk dicatat bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah ini memang sangat membantu masyarakat di Provinsi Riau yang membutuhkan, terutama di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini.
Bantuan sosial ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan papan, serta membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat di Provinsi Riau.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat di Provinsi Riau untuk memperhatikan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan sosial ini, sehingga bisa digunakan secara maksimal untuk kepentingan yang sesuai.
Dalam hal ini, pemerintah juga harus terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di Provinsi Riau yang membutuhkan, termasuk dengan memperbaiki sistem dan prosedur yang ada.
Baca Juga: Cek Bansos PKH 2023 Login Cekbansos.kemensos.go.id, Dapat Bantuan Anak Sekolah Tanpa Ribet
Dengan demikian, diharapkan bantuan sosial yang diberikan dapat benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di Provinsi Riau yang membutuhkan.
Terakhir, sebagai masyarakat di Provinsi Riau yang sadar akan hak dan kewajiban, kita harus tetap menjaga integritas dalam menerima bantuan sosial, sehingga program-program bantuan sosial dapat berjalan dengan baik dan membantu masyarakat di Provinsi Riau yang benar-benar membutuhkan.***