Network
Pada tanggal 7 Desember 1975, Indonesia melakukan serangan darat, laut dan udara ke Timor Leste. Invasi ini langsung mendapatkan kutukan keras dari PBB.
Pada tanggal 22 desember, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan suara bulat menyepakati resolusi 384 yang mengakui hak warga Timor Leste untuk menetukan nasib sendiri dan merdeka. Resolusi ini memuat juga pola posisi PBB di Timor Leste selama 24 tahun kedepan.
Pasca Deklarasi Balibo, Presiden Republik Indonesia kala itu, Soeharto, membentuk suatu tim pencari fakta gabungan (Joint Fact Finding) antara pemerintah dengan DPR untuk menyelidiki mengenai aspirasi rakyat Timor Leste sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi tersebut.
Hasil penyelidikan lalu disahkan oleh DPR tanggal 15 Juli 1976 dan ditandatangani oleh presuden pada tanggal 17 Juli1976, sebagai Undang-Undang No. 7 tahun 1976, yang isinya menerima Timor Leste sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia, dan menjadikannya sebagai propinsi ke-27.
Dalam perkembangannya, MPR kemudian mengesahkan melalui TAP MPR IV/MPR/1978 pada tahun 1978. Semenjak itulah saga tentang Timor Leste terus bergulir, agenda pembahasan masalah Timor Leste oleh Indonesia terus masuk dalam Sidang Umum PBB. (Syamsul Hadi dkk, 2007: 189-190).
Masuknya Timor Leste ke wilayah Indonesia di Tahun 1976 tidak lepas dari determinan konstelasi politik internasional di masa Perang Dingin.
Kala itu masuknya Indonesia lewat operasi militer ke Timor Leste mendapatkan restu negara-negara Barat-liberalis yang tidak ingin melihat Timor Leste merdeka di bawah pimpinan Fretilin dan berubah menjadi Cuba of Asia dan mengemukanya wacana penegakan HAM, dan ini menjadi titik antiklimaks perjuangan Indonesia untuk memenangkan status kedaulatannya di aras internasional bagi provinsi termuda itu.
Ketika reformasi bergulir tahun 1999 ( Syamsul Hadi dkk, 2007: 184-185), perjuangan kelompok pro-kemerdekaan Timor Leste mendapatkan momentum terbaiknya untuk merealisasikan cita-cita mereka, lepas dari kedaulatan Indonesia.
