Menurutnya, usulan semacam itu sah-sah saja, asalkan pendapatan daerahnya mencukupi.
Namun, ia juga menyuarakan kekhawatirannya bahwa jika provinsi baru dibentuk, pendapatan daerah hanya cukup untuk membayar gaji pegawai, sementara pembangunan infrastruktur akan terhambat karena kekurangan dana yang mencukupi.
Mungkin saat ini pertanyaan besar yang perlu dijawab adalah, apakah pemekaran Jawa Timur menjadi Provinsi Pandhalungan, Blambangan, atau Tawang Alun adalah sebuah wacana yang hanya menggantung di udara, ataukah sudah saatnya menjadi kenyataan?
Pemekaran provinsi adalah isu yang selalu memicu perdebatan yang intens. Ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum langkah besar seperti ini diambil. Salah satu faktor utama adalah kesejahteraan penduduk.
Para pendukung pemekaran berpendapat bahwa dengan memisahkan diri dari provinsi yang lebih besar, daerah-daerah yang terlibat dapat mengelola sumber daya dan anggaran mereka sendiri dengan lebih efisien.
Namun, ada juga pandangan yang berlawanan. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa pemekaran provinsi dapat mengakibatkan peningkatan birokrasi dan biaya administrasi yang tinggi.
Selain itu, masalah seperti ketimpangan pembangunan antar daerah dan pemecahan masalah yang sudah ada dalam provinsi yang lebih besar juga harus dipertimbangkan secara serius.
Dalam hal ini, pemekaran Jawa Timur menjadi Provinsi Pandhalungan memunculkan pertanyaan tentang apakah provinsi yang baru akan mampu menjaga stabilitas ekonomi dan sosialnya.
Dengan luas wilayah yang luar biasa besar, Provinsi Pandhalungan harus memiliki sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduknya.