CilacapUpdate.com - Efisiensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) benar-benar dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengklaim telah menggantikan 400 PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Artificial Intelligence (AI).
Ridwan mengungkapkan, penggantian PNS dengan AI tidak bisa dihindari, hal tersebut menurut dia seiring dengan keniscayaan perkembangan teknologi saat ini.
Di samping itu, seperti yang dikutip CilacapUpdate.com dari pikiran-rakyat.com dengan judul
Kinerja Digeser Robot, 400 PNS Jawa Barat Diganti AI Pemprove Jawa Barat telah melakukan penilaian terhadap kinerja PNS Jawa Barat baik secara digital atau komputerisasi.
"Rotasi mutasi di Jawa Barat, kalau ada kepala dinas kosong saya sudah pakai artificial intelligence tidak perlu lelang, " ucapnya di saat peluncuran Jabar Migrant Service Centre di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa, 21 Desember 2021.
Ridwan menambahkan, di Republik Indonesia ini baru di provinsi Jawa Barat yang menerapkan sistem tersebut, karena pihaknya punya sistem komputer yang bisa menilai objektif PNS di Jawa Barat.
"Sehingga setiap ada lowongan komputer akan menominasikan 3 terbaik dari kapasitasnya, dari integritasnya apa sehingga saya tinggal melantik saja tanpa harus membahas tanya jawab dan lain sebagainya," katanya.
Berikutnya, kata Ridwan menambahkan,, sistem perencanaan pembangunan Jawa Barat sudah memakai aplikasi penuh. Akibatnya ada 400 PNS tidak bisa menolak untuk digantikan.
"Karena dulunya dia ke sini cuman input dan 5 proses dalam pembangunan Jawa Barat proses input, proses tuang input, sekarang proses sudah pakai robot, " ucapnya.
Selanjutnya, ke 400 PNS yang digantikan AI tersebut digeser menjadi pekerjaan dinamis.
"Misalnya mempromosikan yang jadi target investor, kemudian membereskan krisis, mempromosikan petani milenial," katanya.
Ridwan mengungkapkan, di masa depan PNS di Jawa Barat pun bergeser terlebih pada struktural.
"Mulai tahun depan tidak ada lagi eselon 4. Dari perubahan itu jangan dibilang perubahan itu hanya ada di PT Pos atau BPJS Jadi kami pemerintahan provinsi pun tidak bisa melawan perubahan yang namanya 4.0 orang yang tidak bisa melawan," tutup Ridwan.***