Network
Setelah mendapat masukan, KPU selanjutnya akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR dan pemerintah dan dilanjutkan dengan harmonisasi dengan Kemenkumham.
"Baru setelah itu kita bisa mengundangkan peraturan perundang-undangan tersebut," jelas Wima.
Pada sesi pemaparan Uji Publik tersebut, Idham Holik menyampaikan kembali poin-poin putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022.
Tidak hanya itu, dia juga disampaikan beberapa contoh penyusunan dan penataan dapil disejumlah provinsi baik untuk pemilu legislatif DPR maupun untuk DPRD provinsi.
Hadir sebagai undangan peserta uji publik, perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024, Bawaslu, DKPP, perwakilan Kementerian terkait serta Badan Informasi Geospasial.
Turut mengikuti kegiatan secara luring Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, pejabat di lingkungan KPU.
Pertanyaan kemudian muncul di publik di antaranya masyarakat Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah yang masih belum mengetahui apakah jumlah kursi DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI berubah pada Pemilu 2024 mendatang?
Patut ditunggu keterangan pasti terkait jumlah kursi DPRD Kabupaten Purbalingga, DPRD Provinsi dan DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang dari pihak terkait. ***
