Network
Pertama, NIK tersebut harus terdaftar dalam e-KTP, KK online, dan data yang terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Kedua, NIK tersebut harus terdaftar dalam DTKS.
Ketiga, penerima tidak boleh menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri aktif, atau pensiunan. Keempat, keluarga penerima tidak boleh termasuk dalam kategori keluarga sejahtera, yang berarti mereka harus dalam kondisi miskin atau rentan miskin di Kabupaten Pangandaran.
Kelima, penerima harus memiliki komponen-komponen tertentu, terutama komponen anak sekolah yang sesuai dengan data Dapodik dan EMIS. Keenam, penerima harus memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Baca Juga: TUBAN Siap Dapat BLT! Bansos PKH Tahap 2 di Kabupaten Pangandaran Bakal Cair, Ini Caranya!
Ketujuh, mereka juga harus termasuk dalam kuota penambahan penerima bansos. Terakhir, penerima tidak boleh menjadi pegawai swasta dengan gaji setara Upah Minimum Regional (UMR) atau menjadi pendamping sosial di Kementerian Sosial.
Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, penerima di Kabupaten Pangandaran dapat menerima bantuan sosial PKH pada Tahap 2.
Adanya variasi metode penyaluran melalui ATM/KKS dan PT Pos Indonesia memberikan kemudahan kepada penerima untuk memilih cara yang paling sesuai dengan kondisi dan aksesibilitas mereka di Kabupaten Pangandaran.***
