Piala Dunia Qatar Dihujani Kritik Termasuk Isu Hak Asasi Manusia, Begini Tanggapan Menteri Luar Negri

- 9 November 2022, 09:01 WIB
Piala Dunia Qatar Dihujani Kritik, Seperti Apa Tanggapan Mentri Luar Negri Akan Hal Ini?
Piala Dunia Qatar Dihujani Kritik, Seperti Apa Tanggapan Mentri Luar Negri Akan Hal Ini? //Pixabay/CilacapUpdate

Baca Juga: Jelang Timnas Indonesia Hadapi 3 Turnamen di 2023, Inilah Tindakan PSSI dan Pemain yang Perlu Dipersiapkan

Beberapa kota di Prancis, termasuk Paris, mengumumkan awal tahun ini bahwa mereka tidak akan menyiarkan turnamen tersebut di layar lebar sebagai protes terhadap rekor Qatar tentang lingkungan dan hak asasi manusia.

Namun, terlepas dari kritik ini, Prancis telah menandatangani kemitraan dengan Qatar untuk menyediakan personel keamanan di Piala Dunia, sebuah keputusan yang mengundang beberapa kritik dari media Prancis.

Pertempuran politik

Komentar Mentri Luar Negeri Qatar datang ketika badan sepak bola shoppingmode FIFA menulis surat kepada semua 32 tim yang bersaing di Piala Dunia, mendesak mereka untuk fokus pada sepak bola daripada "pertempuran" politik.

"Kami tahu sepak bola tidak hidup dalam ruang hampa, dan kami sama-sama sadar bahwa ada banyak tantangan dan kesulitan yang bersifat politik di seluruh dunia," katanya. "Tapi tolong jangan biarkan sepak bola terseret ke dalam setiap pertarungan ideologis atau politik yang ada," tambahnya.

Baca Juga:

Ada sembilan negara Eropa, termasuk Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, dan Belgia, akan mengenakan ban lengan "One Love" di turnamen sebagai solidaritas dengan komunitas LGBTQ+.
Hubungan sesama jenis antara orang dewasa adalah tindak pidana di Qatar yang dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara.

Bulan lalu, Mentri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, mengatakan dalam sebuah wawancara TV bahwa akan lebih baik bahwa turnamen tidak diberikan kepada negara-negara seperti itu, yang mengacu pada catatan Qatar tentang hak asasi manusia.

Dia menambahkan bahwa memilih Qatar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah 'sangat rumit' untuk pemerintah Jerman.

Halaman:

Editor: Siyam


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x