Network
CilacapUpdate.com - Timor Timur dahulunya merupakan daerah jajahan Portugis yang pada masa itu di sebut dengan Timor Portugis. Keadaan di Timor Portugis berubah setelah terjadinya revolusi bunga pada tanggal 25 April 1974.
Isu dekolonisasi melahirkan politik dekolonisasi, terutama di Propinsi Timor Portugis. Mula-mula dibubarkanlah partai Acgro Nacional Popular (ANP), satu-satunya partai yang boleh berdiri di Timor Portugis. Selanjutnya, rakyat diperbolehkan membentuk partai-partai.
Tak lama kemudian, tepatnya Juni 1974, muncul tiga tawaran dari Lisabon yaitu terus bersatu dengan Portugis, kemerdekaan atau integrasi dengan Indonesia.
Pilihan-pilihan itu telah menyebabkan makin tajamnya perbedaan dalam tubuh partaipartai yang baru berdiri. (Khairul Jasmi, 2002: 21)
Dua hari setelah Fretilin secara sepihak memproklamasikan Republik Demokrasi Timor, di balibo – suatu tempat dekat perbatasan -- keempat partai politik yang mewakili mayoritas rakyat Timor Portugis bermufakat dan menghasilkan Deklarasi Balibo.
Deklarasi 30 November 1975 itu adalah pernyataan kesepakatan mereka atas nama rakyat Timor Timur (sebelumnya Timor Portugis) memproklamasikan pengintegrasian bekas Timor Portugis ke negara kesatuan RI sebagai propinsi ke-27, Timor Timur, seraya meminta Pemerintah RI untik menyempurnakan perumusan dan implementasi deklarasi tersebut bersama-sama dengan rakyat Timor Timur. (E.M. Tomodok, 1996: 307).
Pada tanggal 7 Desember 1975, Indonesia melakukan serangan darat, laut dan udara ke Timor Leste. Invasi ini langsung mendapatkan kutukan keras dari PBB.
Pada tanggal 22 desember, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan suara bulat menyepakati resolusi 384 yang mengakui hak warga Timor Leste untuk menetukan nasib sendiri dan merdeka. Resolusi ini memuat juga pola posisi PBB di Timor Leste selama 24 tahun kedepan.
Pasca Deklarasi Balibo, Presiden Republik Indonesia kala itu, Soeharto, membentuk suatu tim pencari fakta gabungan (Joint Fact Finding) antara pemerintah dengan DPR untuk menyelidiki mengenai aspirasi rakyat Timor Leste sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi tersebut.
Hasil penyelidikan lalu disahkan oleh DPR tanggal 15 Juli 1976 dan ditandatangani oleh presuden pada tanggal 17 Juli1976, sebagai Undang-Undang No. 7 tahun 1976, yang isinya menerima Timor Leste sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia, dan menjadikannya sebagai propinsi ke-27.
Dalam perkembangannya, MPR kemudian mengesahkan melalui TAP MPR IV/MPR/1978 pada tahun 1978. Semenjak itulah saga tentang Timor Leste terus bergulir, agenda pembahasan masalah Timor Leste oleh Indonesia terus masuk dalam Sidang Umum PBB. (Syamsul Hadi dkk, 2007: 189-190).
Masuknya Timor Leste ke wilayah Indonesia di Tahun 1976 tidak lepas dari determinan konstelasi politik internasional di masa Perang Dingin.
Kala itu masuknya Indonesia lewat operasi militer ke Timor Leste mendapatkan restu negara-negara Barat-liberalis yang tidak ingin melihat Timor Leste merdeka di bawah pimpinan Fretilin dan berubah menjadi Cuba of Asia dan mengemukanya wacana penegakan HAM, dan ini menjadi titik antiklimaks perjuangan Indonesia untuk memenangkan status kedaulatannya di aras internasional bagi provinsi termuda itu.
Ketika reformasi bergulir tahun 1999 ( Syamsul Hadi dkk, 2007: 184-185), perjuangan kelompok pro-kemerdekaan Timor Leste mendapatkan momentum terbaiknya untuk merealisasikan cita-cita mereka, lepas dari kedaulatan Indonesia.
Baca Juga: Sejarah Kabupaten Banjarnegara, Kota dengan slogan Banjarnegara Gilar-gilar
Melemahnya stabilitas dan koordinasi politik nasional seiring kejatuhan Soeharto dan naiknya sang pengganti (B.J. Habibie) yang pada kala itu sudah cukup direpotkan dengan persoalan kolapsnya perekonomian nasional karena didera krisis moneter semenjak tahun 1997.
Serta maraknya tuntutan internasional bagi pemerintah baru untuk membuka lebar keran demokratisasi di Indonesia, mengantarkan keluarnya tawaran opsi ke II di awal tahun 1999 bagi penyelesaian masalah Timor Leste.
Hasilnya, dengan sangat “ meyakinkan” kelompok pro-kemerdekaan menang mutlak dalam jajak pendapat tersebut (78,5%). Maka dengan demikian lahirlah negara termuda di dunia di penghujung abad 20 : The Democratic Republic of Timor Leste.***
