Network
CilacapUpdate.com - Transformasi digital di bidang hukum kini jadi sorotan. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej atau yang akrab disapa Eddy, menegaskan bahwa pembaruan digital dalam sistem hukum sangat mendesak. Menurutnya, hukum punya peran penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat luas.
Dalam acara pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) di Jakarta, Eddy menyampaikan bahwa kesuksesan transformasi digital tidak hanya diukur dari seberapa canggih teknologinya, tetapi sejauh mana perubahan itu berdampak nyata bagi layanan publik.
Ia menyebut ada enam indikator utama yang harus diperhatikan agar digitalisasi hukum berjalan maksimal. Pertama adalah integrasi, artinya semua proses dan sistem harus terhubung dan saling mendukung. Kedua, andal, yaitu layanan digital harus stabil dan bisa diandalkan kapan saja. Ketiga, akuntabel, artinya kebijakan harus mendukung transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan.
Indikator keempat adalah efisiensi. Eddy menekankan bahwa sumber daya seperti waktu, tenaga, dan anggaran harus digunakan secara optimal. Kelima adalah aksesibilitas, yakni layanan hukum harus bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja tanpa terkecuali. Terakhir adalah kepuasan publik, yang menjadi tolok ukur akhir dari keberhasilan kebijakan ini.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Lampu Suar, Kejari Cilacap Geledah Distrik Navigasi Tanjung Intan
Eddy juga berharap agar 60 peserta PKN Angkatan XIV Tahun Anggaran 2025 bisa mengikuti pelatihan dengan serius dan menghasilkan pemimpin yang inovatif, punya visi ke depan, dan mampu membawa perubahan nyata dalam birokrasi hukum di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN), Andi Taufik, turut menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sedang memasuki era digital yang membawa banyak perubahan. Teknologi, terutama dalam hal komunikasi dan informasi, telah mengubah cara hidup dan cara kerja masyarakat.
Menurut Andi, selama ini sektor hukum identik dengan birokrasi yang kaku dan manual. Tapi kini, semua pihak harus siap menghadapi era digital yang tak bisa dihindari. Pelatihan kepemimpinan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mempersiapkan para pejabat tinggi agar bisa beradaptasi dan memimpin perubahan, terutama di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi.
Pelatihan PKN ini akan berlangsung mulai 17 Juni hingga 17 Oktober 2025, selama 107 hari atau setara 913 jam pelajaran. Sistemnya dilakukan secara blended learning terbatas.
