1.761 WNA Dideportasi Sejak Januari 2024: Penegakan Hukum Keimigrasian Mengalami Lonjakan Signifikan

- 14 Juni 2024, 15:10 WIB
Ditjen Imigrasi mencatat peningkatan signifikan dalam penegakan hukum keimigrasian. Dari Januari hingga Mei 2024, tindakan administratif keimigrasian (TAK) diterapkan kepada 1.761 WNA di seluruh Indonesia, dengan rata-rata 352 orang asing terkena TAK setiap bulan.
Ditjen Imigrasi mencatat peningkatan signifikan dalam penegakan hukum keimigrasian. Dari Januari hingga Mei 2024, tindakan administratif keimigrasian (TAK) diterapkan kepada 1.761 WNA di seluruh Indonesia, dengan rata-rata 352 orang asing terkena TAK setiap bulan. /Imigrasi

CilacapUpdate.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatat peningkatan signifikan dalam penegakan hukum keimigrasian. Dari Januari hingga Mei 2024, tindakan administratif keimigrasian (TAK) diterapkan kepada 1.761 WNA di seluruh Indonesia, dengan rata-rata 352 orang asing terkena TAK setiap bulan.

Angka ini menunjukkan kenaikan 94,4% dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya yang mencapai 181 TAK per bulan, dengan total 2.174 deportasi sepanjang tahun 2023.

"Imigrasi harus seimbang. Di satu sisi, kami berusaha memfasilitasi pembangunan ekonomi dengan mendatangkan orang asing berkualitas. Namun, kami juga tetap waspada dan tidak lengah. Kami meningkatkan operasi dan pengawasan, baik di darat maupun di laut, di bandara maupun di pelabuhan," ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, pada Kamis (13/6/2024).

Hingga Mei 2024, Imigrasi juga telah melakukan 52 penyidikan tindak pidana keimigrasian oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian. Selain itu, dalam periode yang sama, Imigrasi menolak masuk 3.626 orang asing.

Baca Juga: 16.000 Baby Lobster Senilai Rp1,6 Miliar dari Cilacap Gagal Diselundupkan

Dinamika geopolitik global yang terjadi saat ini juga mempengaruhi keamanan di Indonesia dengan tingginya arus orang asing. Hal ini menjadi fokus pengawasan Imigrasi.

Pada awal Mei lalu, Imigrasi mengadakan operasi pengawasan orang asing "Jagratara" yang berhasil menjaring 914 orang asing untuk pemeriksaan. Operasi ini merupakan bentuk kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran dari aktivitas orang asing di Indonesia.

"Mei lalu, kami mengadakan operasi Jagratara. Ke depannya, saya telah menginstruksikan untuk meningkatkan operasi serupa, baik dalam skala lokal seperti Bali Becik maupun skala nasional. Ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Imigrasi," kata Silmy.

"Kita harus selalu sigap dan waspada. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya memberikan manfaat bagi Indonesia malah menjadi kontraproduktif bagi negara," tutup Silmy.*** 

Editor: Lutfi Ramadhan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Berita Pilgub