Network
CilacapUpdate.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, terhitung sejak Januari hingga September, OJK telah resmi menutup operasional 15 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), termasuk di antaranya BPR Syariah. Penutupan ini tentu saja dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai langkah preventif untuk mencegah risiko sistemik yang dapat mengganggu jalannya perekonomian nasional.
Salah satu kasus penutupan yang cukup menyita perhatian publik adalah berhentinya operasional BPR Wijaya Kusuma pada 4 Januari 2024. Bank yang berlokasi di Jawa Timur ini harus rela menghentikan aktivitasnya karena tidak mampu memenuhi ketentuan OJK terkait dengan penyehatan keuangan. Hal ini menjadi alarm bagi BPR lainnya di seluruh Indonesia untuk senantiasa menjaga kesehatan finansial dan menjalankan tata kelola yang baik.
Penutupan 15 BPR ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih dan memilah lembaga keuangan tempat menyimpan dana. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming bunga tinggi, namun pastikan legalitas dan kredibilitas lembaga keuangan tersebut. Memilih lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK tentu menjadi pilihan yang lebih bijaksana untuk mengamankan aset berharga Anda.
Baca Juga: Sukses Jualan Online di Shopee? Mudah! Coba 5 Langkah Sederhana Ini
Daftar 15 BPR yang Ditutup OJK
Berikut adalah daftar 15 BPR yang telah resmi ditutup oleh OJK:
1. Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma
2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto
3. Bank Perkreditan Rakyat Usaha Madani Karya Mulia
4. Bank Perkreditan Rakyat Pasar Bhakti Sidoarjo
5. Bank Perkreditan Rakyat Purworejo
Pentingnya Memilih Lembaga Keuangan yang Terpercaya
Penutupan sejumlah BPR ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih lembaga keuangan. Kepercayaan masyarakat merupakan aset penting bagi industri keuangan. Untuk itu, setiap lembaga keuangan harus mampu menjaga kepercayaan tersebut dengan menjalankan bisnis secara prudent dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap penawaran produk atau layanan keuangan yang tidak masuk akal dan selalu memverifikasi legalitas lembaga keuangan sebelum memutuskan untuk menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan.
Menjaga stabilitas sektor keuangan bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat. OJK sebagai lembaga yang berwenang mengawasi industri keuangan akan terus memperkuat perannya dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.
Di sisi lain, pelaku industri keuangan juga harus meningkatkan tata kelola dan manajemen risikonya. Sementara itu, masyarakat juga perlu untuk lebih proaktif dalam mencari informasi dan memahami produk atau layanan keuangan sebelum memutuskan untuk menggunakannya.***
