Network
Selanjutnya, pastikan bahwa data di Dukcapil dan DTKS telah disesuaikan dan dicocokkan saat dilakukan pemadanan. Hal ini untuk memastikan bahwa data yang ada di DTKS benar-benar sesuai dengan data di Dukcapil.
Bagi yang memiliki komponen pendidikan, pastikan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan datanya sama dengan DTKS. Hal ini untuk memastikan bahwa data pendidikan yang ada benar-benar akurat dan valid.
Selain itu, pastikan memiliki nomor rekening yang aktif dan tidak gagal on spam, yang artinya antara data yang ada di Kemensos dan data di sistem perbankan telah sesuai.
Ini penting agar proses penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Perlu diingat bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bukanlah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri, bukan pensiunan ASN dan TNI/Polri, atau bukan orang yang satu KK dengan ASN dan TNI/Polri, serta bukan pendamping sosial.
Terakhir, pastikan bahwa Anda telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) Kementerian Republik Indonesia.
Dengan memperhatikan 8 langkah ini, diharapkan proses penerimaan bantuan sosial dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.***
